Penghematan Rp 235 Miliar Setahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghematan Rp 235,796 miliar setahun dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pelayanan kepabeanan satu pintu secara elektronik. Dengan sistem ini, pengurusan 2,35 juta dokumen impor tidak lagi dipungut biaya.

”Itu baru penghematan di sisi dokumen PIB (pemberitahuan impor barang) yang totalnya rata-rata 2.357.962 dokumen setahun. Jika dikalikan biaya pengurusan Rp 100.000 per dokumen, akan dihemat Rp 235,796 miliar setiap tahun,” ujar Ketua Pelaksana Harian Pelayanan Kepabeanan Satu Pintu (NSW), sekaligus Deputi IV Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian, Edy Putra Irawady di Jakarta, Selasa (15/12), saat Lokakarya dan Munas I Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP).

Selain pengurusan dokumen, penghematan juga bisa dilakukan untuk biaya sewa gudang, parkir, dan kawasan kontainer.

Menurut Ketua APJP Gunadi Sindhuwinata, bagi pengusaha di jalur prioritas yang terdiri atas 160 perusahaan, NSW memang mempercepat proses impor-ekspor dari beberapa hari menjadi hanya beberapa jam.

Namun, kata Gunadi, ada aturan baru yang menambah prosedur, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/10 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan ini mewajibkan semua importir untuk melaporkan barang yang diimpor. ”Ini menambah prosedur baru. Seharusnya pengusaha jalur prioritas diberi pengecualian karena tidak ada yang perlu dicurigai. Identitas kami jelas, bisnisnya diketahui, dan barang yang diimpor sudah diketahui dengan pasti,” ujar Gunadi.

Sebelum membuka Munas APJP I, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengusaha di jalur prioritas memberikan informasi yang bernilai tinggi tentang pelaku usaha yang melakukan praktik tidak sehat. Hal ini akan membantu pemerintah melakukan reformasi birokrasi. ”Jangan membuat pelaku bisnis yang buruk menguasai perdagangan barang. Pihak yang dirugikan dari suasana ekonomi yang tidak sehat adalah pengusaha yang baik,” ujarnya.

Saat ini, enam departemen dan kementerian yang belum tergabung penuh dengan NSW. Mereka diwajibkan menggabungkan diri sebelum Februari 2010.

Seharusnya 15 agen pemerintah dan 18 unit bergabung dalam NSW. Departemen dan kementerian yang belum tergabung, yaitu Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian, Polri, serta Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian,

Empat pelabuhan dan satu bandara menerapkan NSW khusus untuk impor, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, dan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk ekspor, baru di Tanjung Perak Surabaya.(OIN)