Pemerintah Harap 110 Rencana Aksi Diselesaikan 1 Februari

JAKATRA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap para menteri dapat menyelesaikan sisa 110 proyek rencana aksi yang masih belum diselesaikan 100 persen dalam rencana aksi program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu Kedua pada 1 Februari mendatang.

Hingga hari ke-75 pada tanggal 7 Januari lalu, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencatat, baru 19 proyek dari rencana aksi yang diselesaikan dari 129 rencana aksi yang akan dijalankan. Proyek tersebut mencakup delapan di bidang politik, hukum dan keamanan, lima di bidang perekonomian dan enam di bidang kesejahtaraan rakyat.

Untuk mencapai target 100 persen, UKP4 berjanji akan terus memantau operasionalisasi pelak sanaan proyek tersebut. Hal itu disampaikan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dalam keterangan pers, seusai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (22/1) malam . Sidang Kabinet Paripurna membahas sosialisasi program 100 hari pemerintah oleh setiap menteri.

Dalam keterangan pers itu, Kuntoro didampingi tiga Menteri Koordinator, yaitu Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menko Kesejahteraan (K esra) Rakyat Agung Laksono serta Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat.       

"Pada hari ke-75 program 100 hari pemerintah yang jatuh pada tanggal 7 Januari lalu, ada 19 program rencana aksi yang selesai 100 persen. Jadi, tidak perlu menunggu 100 hari lagi untuk dinyatakan selesai. Sisanya sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan selesai. Artinya, 129 rencana aksi dikurangi 19 yang sudah selesai sama dengan 110 rencana aksi. Inilah yang kita harapkan 110 itu selesai pada hari ke 100," tandas Kuntoro.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Paripurna di akhir 2009 lalu, menetapkan total program yang dijalankan oleh seluruh kementerian tercatat 45 dan tersebar dalam 129 rencana aksi. Di bidang polhukam tercatat sebanyak 10 program dan 43 rencana aksi. Sedangkan di bidang perekonomian terdapat 19 program dan 51 rencana aksi, serta di kesra terdapat 16 program dan 35 rencana aksi.

Quick Wins

Menurut Kuntoro, kerangka berpikir untuk bisa memahami program 100 hari pertama Presiden Yudhoyono, harus memahami terlebih dulu pengertian quick wins (penyelesaian cepat), debottlencking (adanya sumbatan dan hambatan) dan fondasi strategis.

Dikatakan Kuntoro, apabila 110 program rencana aksi sampai hari ke-100 belum juga bisa diselesaikan para menteri, maka program tersebut akan masuk menjadi program atau proyek yang masuk dalam kategori ada sumbatan dan hambatan (debottlenecking).  

"Program atau proyek yang masuk dalam debottlenecking merupakan proyek periode sebelumnya tahun 2004-2009 seperti PLTA Riau dan PLTA di Kalimantan Timur, Proyek Banjir Kanal Timur serta lainnya, yang belum diselesaikan karena adanya hambatan dalam pelaksanaanya," tambah Kuntoro.