Sri Ingatkan Agus Tak Ada Cuti

JAKARTA, KOMPAS.com — Sri Mulyani mengingatkan Agus Martowardojo bahwa tak ada cuti bagi seorang menteri keuangan. Sebagai orang yang sudah menjabat posisi ini, Sri Mulyani menguasai betul pemahaman mengenai "hak istimewa" para menteri itu, terutama menteri keuangan.

"Keistimewaan yang akan didapatkan mungkin tidak bisa cuti. Semua menteri tahu itu. Cuti itu menjadi salah satu barang mewah," katanya dalam momen Serah Terima Jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/5/2010).

Sri Mulyani sedikit berbangga di depan Agus bahwa dalam kontrak posisi barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, dia mendapat keleluasaan, termasuk untuk cuti selama 26 hari dalam setahun. "Nanti dalam cuti saya, saya akan menengok Pak Agus mengajak makan siang. Saya bisa membagi kesenangan saya, dan Pak Agus berbagi sedikit kepenatan Bapak ke saya," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjabarkan beberapa catatan penting kepada Agus seperti yang dituliskan dalam memori jabatannya. Catatan itu berupa kemajuan yang telah ada di internal kementerian dan PR atau pekerjaan rumah yang ditinggalkan kepada Agus dengan detail per direktorat jenderal.

Catatan pertamanya adalah dalam hal pengelolaan ekonomi. Jika diukur dari kondisi ekonomi makro, baik dari indikator yang terlihat maupun yang tak terlihat seperti kepercayaan dan persepsi kepada pemerintah, maka Indonesia memiliki banyak kemajuan.

"Tak dapat dimungkiri, itu juga sebagian karena kerja Kemenkeu. Untuk kebijakan makro terutama kebijakan fiskal, untuk Menkeu baru, ini tantangan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dipertahankan karena banyak hal baik yang sudah ada, ditingkatkan karena banyak yang belum bisa dicapai. Masyarakat menyebutnya pergerakan sektor riil. Pak Agus dari perbankan pasti tahu betul, bukan saja dari instrumen uang, melainkan juga iklim investasi, termasuk dengan dukungan birokrasi yang efisien," ungkapnya.

Catatan kedua yang disampaikan Sri Mulyani adalah reformasi birokrasi di Ditjen Pajak. Sri melaporkan, prioritas reformasi jilid kedua di ditjen ini menekankan pada perbaikan database, intensifikasi, serta ekstensifikasi melalui branchmarking profiling, peningkatan good governance, dan pengadilan pajak.

Sementara itu, di Direktorat Bea Cukai, reformasi, lanjutnya, mencakup pelayanan tanpa mengorbankan sisi keamanan dan kenyamanan. Hal ini juga mencakup terobosan masuk ke sistem nasional single window dan mekanisme tata kelola di Bea Cukai.

Di tingkat Dirjen Perbedaharaan Keuangan Negara, Sri mengatakan bahwa sebagai bankir, Agus dapat memberi masukan besar untuk melakukan reformasi secara integral, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai information sharing dan prosedur.

Begitu pula di Ditjen Anggaran, menurut Sri, dengan latar belakang sebagai bankir, Agus tentu dapat memberi masukan yang luar biasa untuk mengelola anggaran berbasis kinerja. "Bagi Bapak sebagai bankir, tentu sangat mengerti mengaplikasikannya. Hanya, ini diterapkan dalam jumlah anggaran yang sangat besar," katanya.