Jangan Biarkan Ekonomi RI Jadi Neolib

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara Republik Indonesia mengedepankan sistem perekonomian Indonesia yang berwatak sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi kini praktiknya yang berkembang adalah sistem ekonomi sangat liberalis dan terlampu pro-pasar atau bahkan berpaham neo-liberalisme (neolib).

"Kondisi tersebut jelas meninggalkan semangat dan agenda perekonomian nasional berbasis kesejahteraan rakyat. Karena itu, jangan biarkan ekonomi Indonesia menjadi neolib," ujar Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu (18/8/2010) malam.

Menurut Syahganda, masyarakat luas ataupun elite politik di Tanah Air harus mau melakukan kontrol yang kuat terhadap kecenderungan berkembangnya sistem ekonomi yang semakin liberal itu, dan mengembalikan arah perekonomian nasional pada agenda kerakyatan.

"Ekonomi neolib, selain melanggar konstitusi kita, juga akan menjadi faktor penghalang yang membuat kita gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat," katanya.