Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kendala Industri Makanan pada Tahun 2010

Kompas.com - 20/12/2010, 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sepanjang tahun 2010 ini, industri makanan menghadapi beberapa kendala. Kendala paling besar terutama menyangkut soal produk ilegal yang masih marak di pasar dan kehadiran produk impor.

"Di tahun 2010 ini memang belum banyak kasih kontribusi besar, tapi kalau industri menengah dan besar rata-rata pertumbuhan bisa sampai 15 persen. Tapi, ini tidak signifikan karena 90 persen industri makanan itu industri kecil," ucap Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani, Senin (20/12/2010), dalam jumpa pers, di kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta.

Selain kendala industri kecil yang masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, Franky juga melihat ada lima kendala lainnya yang dihadapi industri makanan sepanjang tahun 2010 ini. Pertama, terkait dengan kebijakan bahan baku. "Misalnya, beberapa bahan baku bea masuknya di atas 5 persen, sementara produk jadinya nol koma sampai satu persen," ungkap Franky.

Hal ini, diakuinya, membuat industri makanan yang sangat membutuhkan bahan baku menjadi sangat terpengaruh dibandingkan industri lainnya. Kendala kedua terkait dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Kebijakan BPOM jadi gambaran tersendiri kalau produk impor masuk, izinnya tidak sulit, biayanya bisa sekitar Rp 3-Rp 4 juta serta prosesnya juga cepat. Bagaimana dengan industri dalam negeri? Izin edarnya saja masih lama, prosesnya ini jelas menghambat," tutur Franky.

Ketiga, terkait dengan keharusan penggunaan label berbahasa Indonesia dalam tiap produk makanan. "Kepala BPOM juga sudah menyatakan per 1 September kemarin itu sudah berlaku, tapi faktanya tidak mudah karena di lapangan produk impor yang tak berlabel bahasa Indonesia juga masih banyak beredar," ucapnya.

Keempat, terkait dengan pengawasan produk ilegal yang masuk ke dalam negeri. "Produk China banyak masuk ke dalam negeri, baik legal maupun ilegal, ini yang harus menjadi PR pemerintah di tahun 2011," ungkap Franky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com