Jembatan Selat Sunda Menunggu BUK SIS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan jembatan Selat Sunda ternyata masih harus menunggu terbentuknya dua badan yang terkait dengan operasionalnya, yakni Badan Usaha Kawasan Strategis Infrastruktur Jembatan Selat Sunda dan badan pelaksana. Dengan demikian, pada tahun 2011 belum ada pembangunan fisik pada proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera di dua lokasi, yakni Banten dan Lampung.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (11/1/2011). Menuru Hatta, semua hal yang berkaitan dengan pembentukan dewan kawasan Jembatan Selat Sunda itu harus tuntas pada tahun 2011. Badan Usaha Kawasan Strategis Infrastruktur Jembatan Selat Sunda (BUK SIS) sendiri akan berupa sebuah badan usaha yang merupakan konsorsium dari Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung.

Adapun badan pelaksana merupakan lembaga pemerintah pusat, semacam otorita, yang akan memegang posisi legislasi atau membuat aturan-aturan yang terkait dengan pengoperasian Jembatan Selat Sunda.

"Badan pelaksana ini merupakan badan otorita. Yang jelas, pelaksanaannya adalah menggunakan mekanisme PPP (kerja sama antara pemerintah dan swasta). Namun, heavy-nya (titik beratnya) ke swasta dan BUMN atau BUMD," ungkapnya.

Seperti diketahui, dana pembangunan Jembatan Selat Sunda membengkak menjadi Rp 250 triliun, dari perhitungan awal Rp 117 triliun. Membengkaknya anggaran ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk meninjau kembali pembangunan proyek tersebut.

Itu merupakan pendapat yang berkembang dalam diskusi terbatas Jembatan Selat Sunda, Kamis (18/11/2010), yang dihadiri Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Daniel Rosyid, ahli transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, budayawan Taufik Rahzen, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Fransiskus Trisbiantara, dan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas.