Mennakertrans: Saatnya Pengetatan Total

JAKARTA, KOMPAS.com — Berlarut-larutnya persoalan tenaga kerja Indonesia di Indonesia karena persoalan kualitas hingga penyaluran yang amburadul membuat pemerintah ambil sikap tegas. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memerintahkan pihak terkait, terutama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, untuk melakukan pengetatan total dalam menyalurkan TKI.

Mennakertrans juga mengungkapkan beberapa poin penting untuk menjamin keselamatan TKI di luar negeri setelah melakukan pertemuan dengan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Selasa (18/1/2011) di kantor BNP2TKI, Jakarta.

Pertama, mendorong BNP2TKI sebagai koordinator utama dalam menempatkan TKI di luar negeri. BNP2TKI dinilai sebagai lembaga yang terkait dengan berbagai kementerian, yakni Kemhuk dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kedua, pemerintah akan berusaha menyediakan lapangan kerja di dalam negeri dan meningkatkan jumlah tenaga formal yang bekerja di luar negeri. "TKI di luar negeri adalah kenyataan yang begitu kuat antara permintaan pasar dan penawaran. Pemerintah akan kelola kenyataan ini sunguh-sungguh sambil memberi alternatif pekerjaan di dalam negeri dan mendorong pekerja formal di luar negeri lebih banyak," ujarnya.

Ketiga, mendorong pelayanan satu pintu yang kini sudah ada di Nusa Tenggara. Layanan satu pintu diharapkan dapat mempercepat pengawasan terhadap pemberangkatan TKI ke luar negeri. "Karena, judulnya tidak boleh pergi tanpa kesiapan. Inilah saatnya pengetatan total mulai dari usulan kapasitas, kompetensi, ataupun kualitas," katanya.

Keempat, pengawasan pemberangkatan TKI perlu diperketat, terutama pengawasan dilakukan kepada agen penyalur TKI. "Sebelum berangkat kerja harus ada job order yang ditandatangani KJRI. Agen juga harus memenuhi syarat-syarat seperti gaji yang baik,dan hak akses informasi melalui HP atau alat komunikasi lainnya. Ini yang perlu dibenahi," ungkap Muhaimin.

Kelima, mendorong penggunaan online system dalam merekap TKI dan juga merekap absensi pelatihan. Dengan perekapan TKI, identitas TKI dapat diakses KJRI sehingga bisa mengurangi TKI gelap. "Absensi pelatihan TKI lewat online juga bisa untuk mengurangi sertifikat palsu dan meningkatkan kualitas TKI," tuturnya.