BI: Bank yang Harus Tahu "Duluan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menegaskan pihaknya hanya sebagai pengawas atas terjadinya tindakan "pencucian uang" atau yang disebut transaksi keuangan menyimpang dari profil, sementara masing-masing bank harusnya yang pertama mengetahui adanya transkasi yang mencurigakan itu.

"Kenapa bank yang harus mengetahui terlebih dahulu adanya transaksi mencurigakan itu, karena bank mempunyai data tentang nasabah," kata Deputi Ketua Tim Ekonomi BI Regional Sumut-Aceh, Elly Tjan, di Medan, Rabu (19/1/2011).

Dia memberi contoh, kalau misalnya, di data tertera pendapatan per tahun nasabah hanya Rp 50 juta, tetapi tiba-tiba ada uang masuk ke rekeningnya miliaran rupiah, tentunya itu harus menjadi pertanyaan bank.    Pihak bank, kata dia, harus segera melaporkan temuan itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "BI sendiri terus mengawasi ketat kasus-kasus seperti itu," katanya.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Jhon Tafbu Ritonga menyebutkan, Kota Medan rawan menjadi tempat "pencucian uang" warga asing atau daerah lain, karena selain geliat bisnis kota itu cukup bagus, juga letak daerah tersebut berdekatan dengan negara luar yang maju.

Setelah Jakarta dan Surabaya, Medan memang berpotensi jadi tempat pencucian uang. "Jadi memang harus ada pengawasan super ketat oleh bank dan BI sendiri," katanya.

Menurut dia, dana pencucian uang berasal dari berbagai bisnis mulai dari perdagangan narkotika, perdagangan manusia dan termasuk perjudian.