Fuad Harus Amankan Penerimaan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, Fuad Rahmany, diharapkan mampu mengamankan penerimaan pajak dalam APBN 2011. Ini penting karena dalam beberapa tahun terakhir Ditjen Pajak dilaporkan gagal mencapai target penerimaan yang dibebankan kepadanya.

"Prioritas utama lainnya adalah menertibkan area abu-abu (tidak jelas) dalam peraturan perpajakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Area abu-abu itu terlalu luas dan banyak serta sudah kontraproduktif, baik bagi iklim usaha maupun penerimaan pajak," ujar ekonom Dradjad Hari Wibowo di Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Menurut Dradjad, sosok Fuad memiliki kelebihan, yakni bukan koruptor dan cepat belajar. Namun, kelemahan utamanya adalah tidak rendah hati dan kadang merasa paling tahu terhadap sesuatu.

Kejadian dalam kasus Krakatau Steel dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang macet adalah contohnya.

Fuad memulai dengan awal yang bagus di Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun, ia kemudian kurang berhasil meningkatkan pengawasan Bapepam LK. "Meski demikian, posisi yang dia ambil dalam rapat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) tentang bailout (suntikan dana) Bank Century merupakan posisi yang sangat tepat dan saya dukung sepenuhnya. Dia, Anggito (Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal), dan Darmin (Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia) sama-sama meragukan, benarkah Bank Century itu bank sistemik," tuturnya.