Pertamina-PGN Siapkan Infrastruktur LGV

JAKARTA, KOMPAS.com -  PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) siap membangun infrastruktur penyediaan bahan bakar gas cair atau LGV di sejumlah tempat di Tanah Air. Namun dua perse roan itu berharap ada kepastian bahwa LGV yang disalurkan akan terserap oleh pasar.  

Menurut Direktur Utama PT PGN Hendi Prio Santoso usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/2/2011), di Jakarta, perseroan itu siap untuk bersinergi dengan PT Pertamina da lam membangun infrastruktur penyediaan LGV bagi pengguna kendaraan bermotor.  

Sementara itu Vice President Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun juga menyatakan, pihak Pertamina siap membangun infrastruktur penyediaan LGV di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.

"Di sisi pasokan, pihaknya juga menjamin ketersediaan bahan bakar gas cair itu. LGV itu merupakan turunan dari elpiji," kata Harun.  

Namun diakui, saat ini jumlah SPBU yang melayani pembelian LGV masih terbatas. DI wilayah Jakarta, baru ada sedikitnya delapan SPBU yang melayani pembelian LGV.

"Minimnya jumlah fasilitas bahan bakar gas cair itu disebabkan sepinya permintaan pasar. Jika tidak ada yang membeli, kami juga tidak bisa menyediakan LGV dalam jumlah banyak karena sulit terserap pasar," ujarnya.  

"Untuk mendorong pemakaian LGV oleh masyarakat, pemerintah seharusnya memberi insentif misalnya dengan memberi subsidi agar harga converter kit bisa terjangkau masyarakat. Saat ini harga converter kit untuk mengalihkan dari BBM ke LGV pada mobil mencapai Rp 10 juta per unit. Jika diproduksi secara massal dan di dalam negeri, tentu harganya bisa ditekan," kata Harun.  

Apalagi keberadaan LGV bisa menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan di tengah terus meningkatnya harga bahan bakar minyak non subsidi. Saat ini harga Pertamax sebesar Rp 8.050 per liter, sedangkan harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter . Adapun harga LGV hanya berkisar Rp 3.600 liter setara premium tanpa perlu mendapat subsidi dari pemerintah.