Kluster Sei Mangke Berpotensi Rp 20 T

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Pemerintah telah membentuk Tim Monitoring Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi Sei Mangke, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Tim teknis ini akan mulai bekerja untuk memantau dan memastikan pengembangan Kluster Industri Sei Mangke berjalan sesuai rencana. Kluster Industri Sei Mangke diharapkan menjadi kawasan industri terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk berbagai komoditas di antaranya sawit, karet, kakao, teh dan sebagainya.

Kluster Industri Sei Mangke diharapkan menjadi cikal pembangunan Koridor Ekonomi Sumatara, yang dapat mempercepatn pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menyatakan, pendekatan kerja tim monitoring ini ke arah teknis operasional di lapangan. Meliputi rencana pembangunan infrastruktur jalur kereta api, mekanisme perizinan, pembebasan lahan, serta merancang model bisnisnya. Dengan adanya tim monitoring, kerja para pemangku kepentingan diharapkan bisa terarah dan terjadwal sesuai rencana.

Selain Tim Monitoring, juga ada sub tim yang khusus menangani penyediaan lahan untuk kebutuhan infrastruktur KA. Sub tim lahan ini langsung diberada di bawah Bupati Batubara.

Ketua Tim Monitoring Kepala Bapeda Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis dan Wakil Ketua Tim Monitoring Direktur PT Perkebunan Nusantara III Amri Siregar. Hasil pemantauan Tim Monitoring sekaligus progres pembangunan diharapkan dilaporkan secara berkala Kepada Pemerintah Pusat. "Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta laporan berkala terkait progress pembangunan Kluster Industri Sei Mangke," kata Bayu.

Hatta Rajasa sesuai arahan Presiden menyatakan Kluster Industri Sei Mangke merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera. "Yang lebih strategis lagi kemungkinan besar Kuala Tanjung menjadi pusat pelayanan transportasi bagian barat Indonesia. Ini sudah ada dalam rencana nasional," kata Bayu.

Kalau kegiatan ekonomi di Kluster Industri Sei Mangke berputar, paling tidak akan ada perputaran kegiatan bisnis senilai Rp 20 triliun. "Itu baru baru produk CPO, belum industri turunannya yang mencapai 143 jenis. Juga belum menghitung potensi komoditas lain seperti karet, kakao juga kopi," katanya.

Bayu menargetkan, tahun 2011 Kluster Industri Sei Mangke harus mulai jalan, terutama untuk CPO. Tolok ukurnya, pertama pada empat bulan ke depan harus sudah ada penjualan atau pengeluaran produk CPO dari Sei Mangke ke Kuala Tanjung dengan memanfaatkan infraatruktur yang ada dulu.

Kedua, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Sei Mangke harus semakin terintegrasi. Paling tidak bisnis modelnya harus mulai terlihat. Ketiga, adanya perusahaan atau entitas bisnis selain PTPN III yang mulai berinvestasi di Sei Mangke.

Amri mengungkapkan, potensi dari kawasan ini melimpah. Bahan baku dalam bentuk CPO yang bersertifikat RSPO tersedia 1,5 juta ton per tahun. Lahan untuk kawasan industri juga tersedia. Meski begitu, masih ada sejumlah kendala di antaranya masalah infrastruktur transportasi dalam hal ini jalur Kereta Api dari Sei Mangke hingga Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara.