Resep Kurangi Kemiskinan ala Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, mengurangi kemiskinan bukanlah suatu hal yang terlalu sulit. Pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan menambah kemakmuran atau mengefisienkan biaya negara.

Hal tersebut disampaikan Kalla dalam seminar nasional yang diselenggarakan harian Kompas bertajuk "Korupsi yang Memiskinkan" di Hotel Santika, Jakarta, Senin (21/2/2011).

"Mengatasinya simpel saja. Kalau kita lihat masyarakat miskin, kenapa miskin? Pendapatannya kurang, lebih kecil dari pengeluarannya. Kalau ingin selesaikan, kita balik saja," kaja Kalla.

Dia mengatakan, untuk menambah kemakmuran rakyat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran rakyat dengan menyediakan kebutuhan rakyat lebih murah.

"Kalau mau naik pendapatan, biaya tetap, bisa mengurangi kemiskinan. Kalau naik pendapatan, naik juga biaya, tetap miskin. Gaji naik, harga beras naik karena inflasi, tetap miskin. Yang paling bahaya, pendapatan tetap, biaya naik," ujarnya.

Kalla mencontohkan, untuk mengurangi pengeluaran rakyat, pemerintah dapat menyediakan kebutuhan pokok rakyat dengan murah, seperti membangun perumahan dan menyediakan air bersih dengan harga terjangkau, pendidikan dan kesehatan terjangkau, serta transportasi dan biaya listrik yang memadai.

Contoh

"Contohnya adalah air. Di Menteng, harganya Rp 5.000 per kubik. Namun di Priok, harga air ketengan Rp 40.000 per kubik. Dahulu saya perintahkan, bangun 10.000 sambungan air baru sehingga ongkos air di Priuk jadi Rp 6.000 per kubik. Ada penghematan," paparnya.

Contoh lain, menurut Kalla, penghematan di bidang transportasi dengan membangun monorel. "Monorel itu di atas, antibanjir. Bayangkan, dengan monorel, sepertiganya tidak ada macet. Ongkos macet tiap hari Rp 6 triliun," tutur Kalla.

Selain menghemat pengeluaran rakyat, pemerintah juga dapat mengefisienkan ongkos negara. Menurut Kalla, selama ini ongkos negara terlalu mahal. Salah satu penyebabnya, korupsi yang mulai menjalar ke semua lini, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

"Dahulu yang korupsi pusat. Sekarang, karena kekuasan sudah dibagi tiga, kekuasan sepertiga di DPR, sepertiga di daerah, jadi yang masuk penjara sepertiga-sepertiganya saja. Sekarang merata," katanya.

Mengurangi budaya korupsi tersebut, Kalla menambahkan, harus dimulai dari pemerintah pusat. Kemudian negara mengefisienkan biaya di setiap sektor. "Contohnya, mengapa terlalu boros? Oh, subsidi terlalu tinggi. Di mana? Minyak tanah, jadi ubah minyak tanah, kasih ke elpiji. Dengan demikian, hemat subsidi minimal Rp 40 triliun per tahun," ujar Ketua Palang Merah Indonesia Pusat itu.