Pengusaha Korban Penyelenggara Pemerintahan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha selalu dijadikan "ATM" oleh penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat RT hingga institusi besar. "Sebagai pengusaha, banyak hal yang harus dihadapi. Namun, Kadin menaruh harapan besar kepada 3 pendekar hukum yang menduduki posisi penting di negara ini," ungkap Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Hukum dan Hubungan Antar-Lembaga, di Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Bambang menyebutkan sejumlah kasus, seperti di Makassar, seorang pengusaha dipanggil polisi atas laporan pesaingnya karena hal tender. "Ujung-ujungnya, ya udah mau kasih berapa supaya ini (kasus) bisa selesai," ujarnya.

Bambang memberikan conton lain. Menurutnya, ada pengusaha dari Thailand yang menemukan hal-hal di luar dugaan sehingga biaya operasional usaha di luar perhitungan.

Ia menambahkan, hal ini terjadi sampai tingkat RT dan RW, yang sering meminta sumbangan. Tidak hanya di dunia usaha, kondisi pemilihan kepala daerah (pilkada) dari tingkat provinsi hingga lurah juga demikian. "Jadi, pemberantasan korupsi hingga kepastian hukum menjadi dua hal yang penting untuk dilakukan," ucap Bambang.

Terkait dengan pengusaha yang mengemplang pajak, Bambang menyebutkan, itu karena ada petugas yang memberikan ruang dan peluang bagi pengusaha. "Pengusaha ini sebenarnya takut sama masalah-masalah hukum. Jadi, sesungguhnya jika petugas pajak jujur, pengusaha akan bayar 100 persen," ujar anggota DPR dari Partai Golkar ini.