Menkeu Galau Soal Perkembangan Batam

BATAM, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan kegalauannya tentang lambannya pertumbuhan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki, ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga Batam tertinggal dibanding kawasan perdagangan bebas di negara tetangga.

"Ada kegalauan kalau melihat Batam," kata Menteri Keuangan Agus Wardojo dalam acara bertajuk Dialog Prospek Investasi di Batam yang dihadiri 91 undangan mewakili 71 perusahaan, Senin (7/3/2011).

Salah satu indikatornya adalah pelayanan bongkar-muat peti kemas. Menurut Menkeu, kemampuan pelayanan Terminal Batu Ampar masih sekitar 200.000 teus. Di Pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia, masing-masing sudah mencapai 8 juta teus dan 6 juta teus. Sementara di Singapura telah mencapai 38 juta teus.

Menkeu yang sempat berkunjung ke Terminal Batu Ampar menilai terminal tersebut masih jauh tertinggal. Di terminal yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas guna mendukung status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas tersebut belum ada crane milik pemerintah, lampu penerangan minim, jalan rusak, dan masih bercampur-aduknya bongkar muat antara barang kemasan konvensional dan peti kemas.

Padahal, Agus melanjutkan, berbagai indikator terkait iklim penanaman investasi di Indonesia menunjukkan tren positif. Hal itu antara lain tampak dengan sehatnya kondisi neraca pembayaran negara, fiskal, pasar modal, dan perbankan.

"Potensi Batam besar, tapi kalau tidak segera memprioritaskan dengan baik dan tidak benar-benar mengeksekusinya, maka hasilnya juga tidak akan baik," kata Agus.

Siap Jamin

Minimnya infrastruktur sebagai persoalan utama guna memacu pertumbuhan investasi, menurut Menkeu, dipahami pemerintah. Namun demikian, pemerintah pusat tetap harus realistis dalam mengalokasikan anggaran nasional.

"Tidak mungkin kita mengalokasikan sebesar-besarnya anggaran untuk infrastuktur karena itu membahayakan kondisi keuangan negara. Jadi kami mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara public private partnership. Kepada siapa saja yang berminat dalam bidang-bidang tertentu, saya siap memberikan jaminan," katanya.

Sementara itu dalam dialog, sejumlah pengusaha menyatakan permasalahan yang mereka dihadapi. Diantaranya adalah mahalnya tarif listrik karena pengusaha dibebani biaya subsidi untuk masyarakat dan lambannya arus barang sehingga menyebabkan 70 persen biaya transportasi justru saat barang impor telah berada di wilayah kepabeanan Indonesia.

Rancunya peran Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam juga disinggung. Hengki Suryawan, pengusaha galangan kapal, menyoroti peran pemerintah daerah yang tak jelas dalam mendukung pertumbuhan investasi.

"Saya membayar pajak 2 miliar setahun. Saya tidak tahu ke mana uang pajak itu. Yang jelas sampai sekarang, jalan di depan galangan kapal saya masih tanah merah," kata Hengky.