Jepang Tetap Komitmen Proyek Metropolitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri atau METI Jepang, Tadahiro Matsushita dijadwalkan hadir di Indonesia untuk tetap melanjutkan komitmen mereka dalam membangun proyek Prioritas Wilayah Metropolitan atau MPA. Meskipun disibukkan oleh program kedaruratan untuk pemulihan pasca bencana gempa berukuran 8,9 skala richter dan tsunami pada 11 Maret 2011, Jepang tetap mengirimkan pejabat tingginya ke Indonesia.

"Saya tadi berkomunikasi dengan Dubes (Duta Besar) Jepang (Kojiro Shiojiri) untuk program kick off meeting (pertemuan permulaan sebagai tanda dimulainya suatu program) MPA. Dengan demikian, MPA tetap akan berjalan. Namun, yang datang bukan menteri METI, tetapi wakil menterinya," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Jakarta, Senin (14/3/2011).

Menurut Hatta, dengan demikian, agenda Kick off meeting tersebut tetap akan digelar sesuai jadwal pada 17 Maret 2011. Artinya seluruh program yang sudah menjadi komitmen dengan Jepang akan tetap berjalan.

"Walaupun tentu sayang sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi dengan Jepang. Kami berharap mudah-mudahan Jepang dapat segera mengatasi musibah itu," ujarnya.

Sebelumnya, rencana Pertemuan Permulaan atau Kick Off Meeting rencana induk MPA diperkirakan akan ditunda akibat bencana gempa itu. MPA disiapkan oleh Indonesia dan Jepang untuk mengembangkan daerah perkotaan berdaya saing tinggi. Rencana induk program MPA akan mulai didetailkan untuk pembangunan pada sektor transportasi, kawasan industri, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan smart city (kota cerdas).       

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengenai Prioritas Wilayah Metropolitan di Nusa Dua, Bali 10 Desember 2010. Nota kesepahaman itu rencananya akan dimatangkan pada 17 Maret 2011.

Pertemuan itu akan memadukan keinginan para pengusaha Jepang dengan program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang mengutamakan penciptaan kawasan pertumbuhan di enam koridor.