Bangun MRT, Pemerintah Dahulukan PT KAI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, terkait pembiayaan pembangunan MRT di Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp 10 triliun, pemerintah mendahulukan badan usaha milik negara, seperti PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah meragukan komitmen yang disampaikan Japan International Corporation Agency atau JICA.

"JICA menjadi pertimbangan karena maju-mundur terus. Waktu awal mereka katakan ada skema dana Rp 10 triliun. Tapi sampai sekarang pembahasannya kurang jelas. Pemerintah berpikir, kita perlu dorong BUMN kita untuk jalan," kata Freddy kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Freddy mengatakan, hal ini akan diputuskan pada Kamis mendatang. "Esok kita putuskan apakah tetap dengan Jepang atau tidak. Pemerintah lebih cenderung ke dalam negeri," kata Freddy.

Perkembangan terakhir, JICA selaku pemberi pinjaman untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) di Indonesia telah menyetujui pembangunan MRT Koridor Timur-Barat. Persetujuan ini disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di balaikota, Jumat (8/4/2011). Koridor Timur-Barat ini diperkirakan dibangun pada tahun 2024-2027.

Sebelum ini JICA juga mendukung pembangunan MRT Koridor Selatan-Utara tahap I Lebak Bulus-Bundaran HI dengan target operasi November 2016 serta Koridor Selatan-Utara tahap II Bundaran HI-Kampung Bandan dengan target operasi akhir 2020.

Berdasarkan kajian awal JICA, Koridor Timur-Barat sangat dibutuhkan warga Jakarta dan sekitarnya. Koridor ini akan memiliki panjang sekitar 80 kilometer dan menghubungkan Cikarang (Bekasi) hingga ke Balaraja (Tangerang).

Hasil kajian awal ini belum menentukan rute yang akan dipilih dari dua alternatif rute yang ada. Kedua alternatif itu tetap menghubungkan Bekasi-Jakarta-Tangerang. Perbedaannya terletak pada titik temu dengan Koridor Selatan-Utara (Lebak Bulus-Kampung Bandan).

Titik temu alternatif I berada di Monas, sementara titik temu alternatif kedua berada di Blok M. Pemilihan rute telah ditentukan, yaitu jika melewati kawasan padat, stasiun dibangun di bawah tanah, sedangkan jika melewati kawasan kurang padat, stasiun akan dibangun secara melayang.

Untuk segera mewujudkan rencana pembangunan koridor ini, menurut Fauzi Bowo, akan diadakan pertemuan lanjutan dengan JICA pada akhir bulan ini. Pertemuan itu akan dihadiri juga oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

"Hasil pertemuan (antarinstansi) diharapkan tidak berbeda dengan yang dilakukan proyek MRT tahap pertama," katanya. Deputi Bidang Transportasi DKI Jakarta Sutanto Widodo menjelaskan, semua pembiayaan MRT koridor ini akan menggunakan dana pinjaman luar negeri.