Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyeludupan dan Dumping Masalah ACFTA?

Kompas.com - 14/04/2011, 12:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brojo menyebutkan, permasalahan yang terjadi dalam kerangka ACFTA mungkin lebih kepada penyeludupan dan dumping. 

"Kita melihat mulai ada lonjakan-lonjakan impor yang kita mewaspadai ini wajar atau tidak. Sudah ada laporan mengenai dumping, itu yang akan kita tindak lanjuti," jelasnya Bambang kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis ( 14/4/2011 ).

Kenaikan impor dari China memang terjadi dalam kerangka kerjasama ACFTA. Kenaikan impor ini ternyata lebih tinggi dari kenaikan ekspor Indonesia ke negara tirai bambu tersebut, sehingga mengakibatkan defisit perdagangan. Namun, Bambang menyebutkan hal ini tidak menjadi masalah jika melihat dari karakteristik produk yang diimpor dari China.

"Perkembangan impor dari China terus meningkat. Dan, kalau kita lihat komposisinya kebanyakan impor dari China memang sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah karena itu adalah dalam bentuk bahan baku dan penolong," ungkapnya.

Bambang pun menilai, impor bahan baku ini dibutuhkan untuk industri manufaktur domestik, kecuali industri dalam negeri telah bisa memproduksinya sehingga dapat menyebabkan kerugian. "Mungkin yang lebih bermasalah adalah apakah itu masalah penyeludupan atau masalah dumping," tuturnya.

Untuk hal ini, Kemenkeu khususnya melalui Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), selaku penanggung jawab, akan melakukan pengawasan dengan ketat dalam skema ACFTA. DJBC pun akan memberlakukan early warning system dalam melihat lonjakan impor dari komoditi tertentu.

"Akan ada verifikasi yang lebih ketat, dan secara umum yang paling penting adalah kalau kita bicara ACFTA atau barang-barang China adalah bagaimana mencegah penyeludupan," jelasnya, termasuk juga dumping.

Untuk kedua hal ini, DJBC sudah memiliki instrumen kebijakan, seperti BMAD (Bea Masuk Anti Dumping), countervailing duty, bea masuk tindakan pengamanan, hingga penerapan strategi dan kebijakan non-tarif barrier. "Karena barang China itu juga bersaing dengan kita, maka kami juga melalui kebijakan bea masuk juga selalu akan respontif untuk memastikan bahwa competitiveness barang kita tidak terganggu oleh bea masuk yang terlalu tinggi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com