10 Lembaga Lambat Cairkan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Sepuluh lembaga pemerintah yang mendapatkan anggaran belanja modal terbesar pada tahun 2011 baru menggunakan anggarannya rata-rata 3,5 persen pada triwulan I 2011. Ini mengkhawatirkan karena menunjukkan perkembangan penyerapan anggaran yang tetap melambat meskipun pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mempercepatnya.

"Kami telah memanggil Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perdagangan," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Menurut Agus, kesepuluh lembaga ini mendapatkan belanja modal terbesar, yakni Rp 111,6 triliun atau 82 persen dari total anggaran belanja modal dalam APBN 2011, yakni Rp 138 triliun. Masalahnya, hanya empat kementerian yang sudah membelanjakan anggarannya melampaui rata-rata di atas 3,5 persen, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan. Keempatnya sudah membelanjakan belanja modal sekitar Rp 3,9 triliun.

"Selain yang empat itu, belanja modalnya di bawah 3,5 persen, bahkan masih ada yang di bawah 1 persen. Atas dasar itu, jika mereka lalai menyerap anggaran, maka dampaknya akan sangat signifikan," ujarnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal adalah masalah tender dan pelaksanaannya yang lambat. Apalagi jika proyeknya merupakan proyek fisik, pada tahap pertama maksimal baru ada penyerapan uang muka, yang jumlahnya tidak lebih dari 5 persen dari nilai kontrak.

"Selain itu, ada beberapa masalah lain, antara lain dana pinjaman dan hibah luar negeri yang tidak sesuai usulan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang perlu penyelesaian, izin proyek tahun jamak yang bermasalah, hingga pembebasan lahan yang berlarut-larut," katanya.