Pesawat "Delay", Maskapai Bisa Didenda

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh bandar udara di Indonesia memberlakukan koordinasi slot penerbangan. Koordinasi slot penerbangan ini diberlakukan setelah terbentuknya Indonesia Slot Coordinator (IDSC) yang fungsinya mengatur jadwal penerbangan domestik agar jadwal penerbangan lancar.

Tujuh bandara besar yang memberlakukan koordiasi slot penerbangan itu adalah Soekarno-Hatta (Cengkareng), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Denpasar), Hasanuddin (Makassar), Sepinggan (Balikpapan), Hang Nadim (Batam), dan Sentani (Jayapura). "Tujuh bandara ini sudah sibuk penerbangannya sehingga harus diberlakukan koordinasi slot agar tidak ada antrean penerbangan," kata Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Edward Alexander Silooy di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menyebutkan, koordinator slot akan bekerja mengatur jadwal penerbangan maskapai dari dan ke bandara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin besarnya pertumbuhan penerbangan dalam negeri di mana jumlah pesawat dan penumpang semakin besar.

Silooy menjelaskan, dengan adanya koordinator slot tersebut, setiap maskapai harus tunduk terhadap jadwal penerbangan yang telah disepakati. "Kita berusaha menghindari terjadi delay karena fungsi IDSC adalah meningkatkan ketepatan waktu," ujarnya.

Ditambahkan Silooy, apabila ada maskapai yang pesawatnya tetap mengalami delay (penundaan penerbangan), akan dilihat penyebabnya. Kalau penyebab delay kesalahan maskapai, bukan karena bencana alam, maka akan dikenakan denda kepada maskapai. Namun, jumlah denda yang diberikan kepada setiap penundaan penerbangan, kata Silooy, masih dibahas.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay mengatakan, setelah koordinator slot untuk penerbangan domestik ini terbentuk, dalam waktu dekat juga akan dibentuk koordinator slot untuk penerbangan internasional. "Saya harapkan bulan Agustus nanti akan terbentuk slot coordinator untuk penerbangan internasional," ujarnya.

Dia menjelaskan, IDSC sebenarnya telah direncanakan dibentuk sejak sepuluh tahun lalu. Rencana tersebut terlaksana setelah pertumbuhan penerbangan nasional sangat besar dan membutuhkan pengaturan jadwal penerbangan yang komprehensif agar tidak terjadi kekacauan dalam pemakaian runway bandara.

IDSC beranggotakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara, serta perwakilan perusahaan maskapai penerbangan yang ditunjuk oleh asosiasi penerbangan sipil nasional, INACA. Seluruh perwakilan dari setiap institusi tersebut akan berada dalam jajaran Slot Committee.

”Slot Committee akan bertemu dua kali setahun untuk mendiskusikan semua hal yang berkaitan dengan kapasitas bandara dan mengoordinasikan jadwal semua penerbangan di Indonesia,” kata Herry.

Dijelaskan, Slot Committee juga mengemban tugas mempertimbangkan dan menetapkan kapasitas runway, terminal, dan apron di bandara Indonesia untuk tujuan schedule coordination. Selain itu, juga untuk mempertimbangkan dan mengembangkan setiap kriteria schedule secara lokal di bandara Indonesia dengan memerhatikan International Air Transport Association Worldwide Schedulling Guidelines (IATA WSG).

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengungkapkan, keberadaan slot coordinator tersebut akan sangat membantu PT Angkasa Pura II dalam mengatur jadwal penerbangan di semua bandara yang dikelola. ”Hal ini mengingat pertumbuhan penumpang beberapa tahun ini meningkat rata-rata 10 persen-15 persen per tahun, yang juga diiiringi dengan upaya penambahan armada pesawat oleh maskapai. Karena itu, pertumbuhan, baik penumpang maupun armada, itu harus diantisipasi secara maksimal dengan pengaturan yang baik dan terpusat,” ujarnya.

Sejauh ini, Tri menjelaskan, pengelola bandara selalu dihadapkan dengan kendala-kendala di lapangan. Kendala itu antara lain daya tampung bandara sudah melebihi kapasitas; terjadi kepadatan penerbangan di beberapa bandara pada jam yang bersamaan; persetujuan slot time penerbangan domestik yang membutuhkan waktu relatif lama; serta belum optimalnya koordinasi antarunit terkait di bandara dalam memberikan persetujuan slot time.