Kalsel Tuntut Subsidi Solar Dicabut

TANJUNG, KOMPAS.Com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan subsidi bahan bakar minyak untuk solar dicabut, karena menjadi penyebab antrean panjang truk-truk di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di provinsi itu. Antrean telah menganggu aktivitas masyarakat, karena setiap hari panjangnya bisa mencapai satu kilometer di setiap SPBU mulai dari Banjarmasin hingga Tanjung, Tabalong.

"Mereka seharusnya tidak boleh membeli solar bersubsidi, dan seharusnya tidak perlu ada antrean panjang seperti itu. Masalahnya, antrean seperti itu sudah berlangsung dalam tiga bulan terakhir ini," ujar Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (31/5 /2011) petang. Ia saat itu menyampaikan sambutan dalam Peluncuran Proyek Percontohan Pengembangan Bahan Bakar Nabati bersumber dari tanaman jarak.

Rudy mengungkapkan keluhannya secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh, yang juga menghadiri acara itu. Adapun proyek pengembangan bahan bakar minyak jarak itu sendiri merupakan kerja sama antara PT Adaro Energy, Komatsu Ltd, dan PT United Tractors.

Menurut Rudy, harga jual solar di SPBU saat ini mencapai Rp 4.500 per liter. Padahal harga keekonomian solar jauh di atas harga SPBU. Atas dasar itu, Kalimantan Selatan meminta agar harga jual solar di provinsi tersebut dibebaskan dari subsidi dan diseragamkan

"Kami minta solar bersubsidi ditiadakan. Jangan ada lagi subsidi agar tidak ada lagi disparitas harga. Jika disparitas harga ditiadakan saya yakin tid ak akan ada tumpukan antrian di SPBU. Tetapkan harga solar yang rasional saja, jangan ada perbedaan antara BBM bersubsidi dan tidak disubsidi," ujarnya.  

Seperti diberitakan, Kalimantan Selatan didera kelangkaan solar. Kondisi itu menyebabkan antrean di berbagai SPBU.

Antrean panjang kendaraan besar, baik truk maupun bus, yang menanti pembelian solar itu hampir merata di setiap SPBU di jalan lintas Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur atau antara Banjarmasin hingga Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Pantauan Kompas.com di Tanjung, Kalimantan Selatan, Selasa (31/5/2011) malam , menunjukkan bahwa bahkan ada SPBU yang tutup karena solar dan premium habis dan belum dipasok kembali. Sementara itu, di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, satu SPBU dipadati kendaraan yang antre sekitar 300 meter dari dua arah jalan.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyebutkan, masalah solar di provinsinya itu sudah dalam kategori luar biasa parah. Sebagai gambaran, satu SPBU yang tidak jauh dari Rumah Dinas Gubernur di Banjarmasin sempat dipadat i truk-truk dengan panjang antrean hampir satu kilometer.

"Sumber masalah utama adalah disparitas harga yang sangat jauh antara solar bersubsidi dan solar nonsubsidi. Karena harga solar di SPBU hanya Rp 4.500 per liter, sebagian besar truk industri justru membeli solar di SPBU. Padahal, mereka tidak berhak atas solar bersubsidi," ujarnya.

Di SPBU Balangan, yang menampung permintaan solar dari Tabalong dan Balangan, pembeli dibatasi membeli solar dengan nominal maksimal Rp 300.000 per truk dan bus. Itu artinya, setiap truk atau bus hanya diperbolehkan membeli 67 liter solar.

Padahal, sebuah bus kecil berkapasitas 30 orang harus memiliki 65 liter solar untuk satu kali perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung, Tabalong. Kalau jarak tempuh lebih jauh, maka mereka harus menambah solar di tengah jalan. Masalahnya, solar belum tentu tersedia di sepanjang perjalanan.