Bank Dunia Soroti Kualitas Infrastruktur Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com -  Bank Dunia menilai Indonesia masih fokus pada belanja publik untuk subsidi BBM.  Bank Dunia juga menyoroti lemahnya pencairan belanja pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.

 “Tingginya harga minyak pada tahun 2011 telah meningkatkan belanja pemerintah pada subsidi energi  yang memiliki sasaran yang buruk. Bertambahnya belanja publik untuk subsidi berarti opportunity cost yang lebih tinggi dalam hal dana yang sebetulnya dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan lain yang mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur,” ujar Shubham Chaudhuri, ekonom senior untuk Bank Dunia di Indonesia saat menyampaikan presentasi tentang perkembangan triwulan perekonomian Indonesia, di ruang Nusantara gedung BPKM, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Terbatasnya investasi pada pemeliharaan dan infrastruktur terlihat dari rendahnya peringkat kualitas infrastruktur Indonesia pada indeks kualitas infrastruktur yang pernah dipublikasikan pada World Economic Forum Competitiveness Report tahun 2010-2011. Indeks ini menunjukkan Indonesia berada di posisi  ke-4 terendah.  Pengukuran infrastruktur Indeks Daya Saing Dunia ini disusun berdasarkan tanggapan survei  eksekutif akan kualitas jalan, rel kereta api, pelabuhan, transportasi udara, pasokan listrik,data tentang kabel telepon tetap dan pelanggan telepon selular serta daftar kilometer kursi pesawat udara.  

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle mengatakan, buruknya kualitas infrastruktur adalah salah satu kendala terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Tanda-tanda dari rendahnya investasi infrastruktur selama lebih dari satu dekade diantaranya dari peningkatan kemacetan di daerah perkotaan, tingginya biaya transportasi kargo antar pulau, pemadaman listrik, dan terbatasnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur itu selalu disebut oleh perusahaan-perusahaan sebagai hambatan dalam operasional dan investasi.  Lemahnya keterkaitan infrastruktur antar daerah juga dapat memperburuk situasi jika terjadi gejolak, seperti yang berhubungan dengan cuaca, karena sulitnya memindahkan produk antar wilayah.

Sementara Justin Yifu Lin, Senior Vice President dan Chief Economist Bank Dunia mengatakan, pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk investasi infrastruktur di Indonesia. “Dengan memberikan kesempatan kepada sektor swasta, maka akan terjadi persaingan, sehingga pembangunan infrastruktur bisa lebih menarik dan akan membantu mempercepat pembangunan infratrukstur tersebut karena tidak didominasi satu pihak,” jelas Justin.

Justin menambahkan, dengan memberikan porsi 50 persen bagian kepada swasta untuk membiayai pembangunan, maka akan mengurangi ketidakpastian pencairan belanja pemerintah untuk pembangunan infratrukstur tersebut.