Kementerian ESDM Belum Beri Persetujuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberi sinyal hijau atas rencana PT Pertamina (Persero ) untuk menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan tabung 50 kilogram dan 12 kilogram. Oleh karena, pemerintah masih mengkaji sejauh mana dampak kenaikan harga elpiji non subsidi itu dari berbagai aspek.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita H Legowo, di sela-sela Forum Energi Indonesia-Korea ke-4, Kamis (30/6/2011), di Jakarta.

"Sebetulnya kalau mengenai harga itu bukan di tangan Meneg BUMN, tetapi di tangan Menteri ESDM. Tetapi dari kami belum ada persetujuan," tegas Evita.

Dalam memberikan persetujuan tentang kenaikan harga elpiji non subsidi itu, Kementerian ESDM masih memperhitungkan segala aspek. Menurut Evita hal yang dikhawati rkan adalah, adanya perbedaan harga terlalu besar antara elpiji bersubsidi dengan non subsidi. Saat ini sudah ada disparitas, sehingga kalau harga elpiji non subsidi dinaikkan maka perbedaan harga akan kian besar.

Sebelumnya PT Pertamina berencana menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 50 kg secara bertahap mulai akhir Juni 2011, dan dilanjutkan dengan kenaikan harga elpiji 12 kg. Perseroan itu mengalami kerugian penjualan elpiji nonsubsidi karena biaya produksi tidak diimbangi kenaikan harga jual sesuai harga keekonomian sekitar Rp 8.500 per kg. Untuk kuartal pertama tahun 2011, kerugian mencapai Rp 1 triliun.

"Jika harga elpiji non subsidi batal naik, manajemen Pertamina mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada elpiji kemasan tabung non 3 kilogram12 kg dan 50 kg untuk memperkecil perbedaan harga dengan elpiji bersubsidi 3 kg. Subsidi itu bisa diambil dari sebagian nilai penghematan atas implementasi program konversi minyak tanah ke elpiji," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mochamad Harun.