RAPBD Kalsel Tak Berpihak pada Rakyat

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 provinsi tersebut, kurang berpihak kepada rakyat banyak.

"Kurang keberpihakan itu terlihat dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2012," kata anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Perdana Kesuma di Banjarmasin, Senin (18/7/2011).

Sebagai contoh untuk Dinas Pertanian dalam KUA/PPAS RAPBD Kalsel 2012, usul sebesar Rp 37 miliar hanya mendapat alokasi Rp 29 miliar atau cuma sekitar satu persen dari RAPBD 2012 sebesar Rp 2,7 triliun.

Begitu pula untuk Dinas Perkebunan Kalsel, usul Rp 23 miliar hanya mendapat alokasi Rp 16,6 miliar pada RAPBD 2012 serta Dinas Kehutanan, usul Rp 23,1 miliar mendapat alokasi cuma Rp 7,7 miliar atau turun dibandingkan Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp 13 miliar.

"Masih banyak alokasi anggara pada KUA/PPAS RAPBD Kalsel 2012 yang kelihatannya kurang keberpihakan kepada rakyat banyak di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut," katanya.

Padahal sebagian besar penduduk Kalsel, masyarakat petani yang memerlukan perhatian serta uluran tangan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Karena itu, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel tersebut, menyatakan prihatin atas alokasi anggaran yang minim terhadap pembangunan pertanian dalam berbagai sub sektornya.

Untuk itu pula, politisi muda Partai Golkar itu meminta pemprov setempat lebih serius memperhatikan pembangunan pertanian, sebab bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat banyak.

Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mempertanyakan, mengapa justru yang terbanyak mendapat alokasi untuk pembangunan pusat perkantoran Pemprov di Banjarbaru, yang dalam RAPBD 2012 kembali akan mendapatkan anggaran Rp 100 miliar.

"Padahal pada awalnya, Gubernur Kalsel H Rudy Arifin (saat periode pertama 2005 -2009) menyatakan, tak akan menggunakan dana dari APBD untuk pembangunan pusat perkentoran Pemprov di Banjarbaru (35 km utara Banjarmasin) itu," ungkapnya.

"Tapi kenyataan, untuk pembangunan pusat perkantoran Pemprov Kalsel di 'kota idaman' Banjarbaru itu sudah menyedot dana dari APBD provinsi setempat bisa mencapai Rp 500 miliar," demikian Gusti Perdana.