Peringkat BPD Maluku A Minus

SINGAPURA, KOMPAS.com -  Fitch Ratings memberikan peringkat nasional jangka panjang A- untuk PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPD Maluku). Prospeknya stabil dan peringkat nasional jangka pendek F2.

Fitch juga telah menetapkan peringkat A- atas rencana obligasi rupiah yang akan diterbitkan oleh BPD Maluku dengan jumlah hingga Rp 300 miliar. Obligasi ini diberi peringkat sama dengan peringkat Nasional Jangka Panjang BPD Maluku.

Peringkat BPD Maluku didorong oleh dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. BPD Maluku memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan di daerah Maluku dan berfungsi sebagai bendahara bagi pemerintahan daerah. Dukungan dari pemerintah pusat dibuktikan dengan tambahan modal lewat program rekapitalisasi pada tahun 1998.

Komposisi dana murah berupa tabungan dan giro sebesar 76 persen dari total simpanan BPD Maluku, merupakan salah satu yang terbesar di industri perbankan Indonesia. Porsi dana murah yang cukup besar ini membantu dan mendukung profitabilitas BPD Maluku. Sekitar 60 persen dari total simpanan berasal dari pemerintah dalam bentuk giro and deposito berjangka, mengingat peran BPD Maluku sebagai bendahara bagi pemerintah daerah dan saluran pendanaan untuk anggaran belanja daerah dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah di daerah Maluku.

Kualitas aset membaik seiring dengan menurunnya rasio pinjaman bermasalah menjadi 1,65 persen di akhir Juni 2011 dari 5,3 persen pada akhir tahun 2005 sehubungan dengan penghapusan pinjaman bermasalah yang merupakan warisan akibat kerusuhan Maluku di tahun 1999 sampai 2005 and usaha penagihan yang berkesinambungan. Kualitas aset akan tetap stabil karena BPD Maluku tetap fokus pada pinjaman untuk pegawai negeri sipil, yang mana pembayaran pinjaman dari gaji mereka yang dibayar melalui BPD Maluku.

Modal inti dan total rasio kecukupan modal (CAR) tetap memadai masing- masing sebesar 14,5 persen dan 15,4 persen pada akhir Maret 2011, meskipun berada di bawah rata-rata bank pembangunan daerah (total CAR sebesar 16 persen) and industri bank di Indonesia (17,6 persen). BPD Maluku berencana mempertahankan rasio kecukupan modal minimal sebesar 14 persen, yang jauh lebih tinggi dari minimum 8 persen, mengingat profil risiko bisnis yang relatif rendah. (*/JOE)