Serapan KUR Pertanian Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Serapan kredit usaha rakyat dalam sektor pertanian masih kecil. Kredit yang diserap tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 25 persen dari total dana kredit.

"Ketika kredit usaha rakyat kita gelontorkan Rp 20 triliun per tahun, dan kita menetapkan 25 persen harus ada di sektor kehutanan, yaitu pertanian, perikanan, holtikura, dan sebagainya. Ternyata dari target 25 persen tersebut kurang dari 20 persen (yang terserap)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, dalam rapat koordinasi pangan "Feed Indonesia Feed The World II," di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa ( 26/7/2011 ).

Ia menuturkan sejumlah hal dapat menjadi penyebabnya, antara lain kurangnya sosialisasi."(Penyebab) yang kedua mungkin terlalu berat skala keekonomiannya untuk katakanlah tingkat kredit usaha rakyat," tambah dia.

Selain itu, ia menyebutkan dari total kredit perbankan sebesar Rp 1750 triliun hanya 2,2 persen yang diberikan untuk sektor pertanian dan perikanan.

Sebagai solusi, ia menyebutkan, perlu didorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum yang menjadi korporasi atapun BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Ia pun menegaskan, akses kepada lembaga perbankan harus ditingkatkan. Hal ini demi peningkatan produksi pertanian.

Perlu diketahui, seperti yang diberitakan bahwa sumber daya anggaran yang terbatas menjadi salah satu penyebab kegagalan kebijakan pangan.

Petani menanggung sebagian besar biaya produksi beras. Ini diperlihatkan dengan dari total biaya usaha sebesar Rp 94,5 triliun, pemerintah hanya memberikan pendanaan sebesar Rp 38,2 triliun. Pendanaan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi pupuk, benih, kredit ketahanan pangan dan energi, dan pembiayaan irigasi.