Kepemilikan Meningkat 7 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemilikan individu dan lembaga keuangan asing atas obligasi negara ritel, baik konvensional maupun syariah dilaporkan meningkat hingga tujuh kali lipat. Selain tidak terkontrol, keberadaan pegawai juga semakin membebani keuangan negara.

Penilaian itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo, saat dihubungi, Rabu (3/8/2011). "Pemerintah telah gagal melakukan pengorganisasian kepegawaian," katanya.

Hal itu mengakibatkan jumlah pegawai terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pertumbuhan pegawai rata-rata selama tahun 2005-2011 mencapai 3,9 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yakni mencapai 10,8 persen.

Menurut Arif, fenomena itu berbalik dengan kondisi pada tahun 2003-2004, di mana pertumbuhan pegawai berhasil ditekan menjadi minus 1,66 persen.

Pertumbuhan pegawai yang tak terkontrol itu, lanjut Arif, merupakan dampak dari kegagalan pemerintah menjalankan kebijakan kepegawaian. Terutama terkait formasi, distribusi, serta mekanisme pengalokasian anggaran pegawai.