Pengawasan Harus Transparan dan Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemudahan izin pembukaan hutan bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP wajib diiringi pengawasan yang ketat dan transparan. Ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kerusakan pada kawasan hutan konservasi yang menjadi sumber panas bumi atau geotermal.

"Geotermal merupakan salah satu solusi sumber energi rendah emisi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik kita. Kalau pembangunannya dilakukan secara sungguh-sungguh dan benar dengan analisis lingkungan dan sosial yang tajam, bagus-bagus saja," ucap Bustar Maitar, Kepala Juru Kampanye Hutan Global Forest Network-Greenpeace, Kamis (4/8/2011) di Jakarta.

Ia berbicara terkait Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menjanjikan investor geotermal hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengurus izin beroperasi di kawasan hutan (Harian Kompas, halaman 18). Ini diungkapkan Zulkifli usai menerima Menteri Sumber Daya, Energi, dan Pariwiasta Australia Martin Ferguson di Jakarta, Rabu kemarin.

Indonesia termasuk memiliki potensi geotermal terbesar di dunia karena dikelilingi jalur gunung berapi. Potensinya diperkirakan mencapai 28.000 megawatt (MW) yang sebagian besar berada di kawasan lindung. Dari jumlah itu, kapasitas terpasang baru 1.180 MW.

Bustar mengatakan PLTP tidak terlalu membutuhkan lahan luas. Areal hanya diperlukan untuk pengeboran dan system pemipaan. "Karena itu yang harus diawasi adalah, kebutuhan areal PLTP itu berapa. Jangan sampai, kebutuhan 5 hektar, lalu mintanya 100 hektar. Ini bahaya karena geotermal ada di kawasan konservasi," cetusnya.