Instrumen Bea Keluar Tidak Tepat Untuk Kelapa

JAKARTA, KOMPAS.com - Instrumen bea keluar (BK) tidak tepat untuk dikenakan pada komoditas kelapa. Ini mengingat proporsi ekspor hanya kurang dari satu persen dari total produksi nasional.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, kepada para wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (12/8/2011). "Melihat bahwa proporsi ekspor hanya lebih kecil dari satu persen dari total produksi, maka BK yang diusulkan tidak tepat. Instrumen BK tidak tepat untuk atasi kekurangan bahan baku industri," ungkap Deddy.

Ia menjelaskan, Riau sebagai provinsi produsen terbesar memproduksi 2,8 miliar butir kelapa. Sementara kebutuhan sebesar 3,8 miliar, dan ekspor hanya 100 juta butir. "Itu hanya 0,02 persen dari produksi di situ. Sedangkan ekspor nasional (hanya) 130 juta totalnya. Itu lebih kecil dari satu persen, dibandingkan dengan total produksi. (Jadi) ekspor dari Riau itu (sebesar) 92 persen dari total ekspor," jelasnya.

Mengenai produksi kelapa, ia memberikan penjelasan bahwa produksi kelapa pada tahun 2010 sebesar 16,3 miliar butir. Di mana Riau sebagai provinsi dengan produksi paling besar, yaitu 16 persen dari produksi nasional. Jawa timur (8 persen), Sulut (8 persen), Maluku Utara (8 persen) merupakan provinsi produsen terbesar lainnya setelah Riau.

Sementara itu, kebutuhan bahan baku hanya 7,6 miliar butir, di mana bahan baku dibutuhkan Riau sebesar 47,2 persen, Sulawesi Utara sebesar 14,8 persen, dan Gorontalo 4,9 persen. "Berarti ada kelebihan," ujar dia.

Adapun kelebihan terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan seluruh Jawa. Sedangkan, Riau, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Gorontalo merupakan provinsi yang kekurangan pasokan kelapa. Dengan demikian, ia menyebutkan BK tidak akan dikenakan pada komoditas kelapa. Instrumen ini tidak tepat untuk mengatasi kekurangan bahan baku industri.

Sebelumnya, pemerintah melakukan kajian penerapan BK atas kelapa untuk melindungi industri dalam negeri dari kelangkaan bahan baku. Pengenaan BK ini tadinya diasumsikan merupakan instrumen yang tepat karena telah terbukti efektif untuk diterapkan pada komoditas kakao dan sawit.