Kemendag: Insentif ke Daerah Produksi Lebih Pas

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi melindungi industri kelapa dalam negeri, Kementerian Perdagangan menyebutkan, insentif ke daerah yang produksinya berlebihan lebih tepat dibandingkan pengenaan bea keluar (BK). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Deddy Saleh, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (12/8/2011). "Harus dicari instrumen untuk itu, apakah instrumen misalnya memberikan insentif harga ke daerah-daerah yang produksinya berlebihan atau mendirikan industri ke daerah-daerah yang berlebihan," ujar Deddy.

Ia menyebutkan, provinsi yang mengalami surplus antara produksi dan konsumsinya yaitu di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi, lanjut dia, jangan mengembangkan industri di daerah yang justru mengalami kekurangan kelapa. "Jangan mengembangkan industri ke daerah yang defisit, seperti di Riau, sudah tidak layak didirikan industri pengolahan kelapa. Tapi di Maluku Utara atau Sulawesi Tengah masih bisa. Kalau di Jawa, kelebihan tidak terlalu besar," tambah Deddy.

Selain itu, ia menambahkan, kebijakan insentif harga dengan membeli harga yang lebih tinggi. "(Pelaku industri di) Riau berani membeli lebih tinggi. Paling tidak mengangkat 92 persen produksi yang diekspor dari Riau. Dan itu (akhirnya dapat) bersaing dengan pedagang dari Malaysia, Singapura, dan China," sebutnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Badan Pusat Statistik, pengenaan bea keluar (BK) tidak jadi diterapkan. BK tidak jadi diterapkan karena ekspor ternyata hanya sekitar satu persen dari jumlah produksi yang mencapai 16,3 miliar butir pada tahun 2010.