Anggito: Perbaiki Infrastruktur Keuangan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu menyebutkan, pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur, regulasi, hingga sosialisasi dalam penerapan aturan repatriasi atau membawa masuk cadangan devisa ke dalam negeri. "Tapi konsekuensinya kita harus memperbaiki infrastruktur keuangan kita. Jangan sampai kita mewajibkan untuk menyimpan devisa hasil ekspor ke dalam negeri tapi bank kita tidak cukup fleksibel," ujar Anggito usai menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI, di DPR, Senin (12/9/2011).

Selain itu, lanjut Anggito, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah aturan ini jangan sampai ada kesan mengontrol oleh pemerintah. Menurut dia, penggunaan kata "repatriasi" kurang tepat. "Makanya harus hati-hati sebelum menyampaikan. Mungkin tidak pakai kata repratiasi gitu. (Seharusnya) kalimatnya adalah kewajban untuk menyimpan sebagian dana dari devisa hasil ekspor ke bank-bank dalam negari. Nah itu barangkali soft gitu ya," tambah dia.

Mengapa demikian? Anggito menuturkan, penyimpanan devisa hasil ekspor, yang kebanyakan merupakan hasil ekspor minyak dan gas, ini sebenarnya adalah hak eksportir. Akan tetapi, karena itu menjual hasil bumi Indonesia, maka manfaatnya harus sebesar-besarnya untuk perekonomian Indonesia. "Ya, dipersiapkan sajalah regulasinya (dan) infrastrukturnya. Komunikasinya (juga) disiapkan," tegas mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini.

Untuk diketahui, otoritas keuangan mewacanakan untuk menerapkan aturan repatriasi ke depannya. Terkait hal ini, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di Jakarta, Jumat (9/9/2011), menyebutkan, belum ada payung hukum untuk aturan yang diwacanakan oleh Bank Indonesia ini.