Pemerintah Kurangi Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berkomitmen untuk terus mengurangi pinjaman luar negeri. Pemerintah mematok target, rasio pinjaman terhadap pendapatan domestik bruto (debt to GDP ratio) maksimal hanya 22 persen pada 2014.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armyda Alisyahbana menyampaikan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu seusai Rapat Kabinet Terbatas yang membahas kebijakan pinjaman luar negeri, Jumat(16/9/2011), di kompleks Istana Negara.

"Arahan Presiden betul-betul pinjaman luar negeri harus dikurangi. Persentase pinjaman pemerintah terhadap PDB tahun 2014 maksimal 22 persen," katanya.

Presiden, menurut dia, juga memberi arahan agar pembayaran angsuran pinjaman menjadi lebih besar dibandingkan dengan pinjaman baru. Khusus untuk pinjaman untuk pendanaan proyelpk (project loan), Presiden meminta harus diseleksi untuk betul-betul diperlukan.

"Project loan infrastruktur masih diperbolehkan kalau itu betul-betul diperlukan pendanaan luneg," katanya.

Rapat Kabinet Terbatas itu dipimpin langsung oleh Presiden, dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armyda Alisyahbana.