Hatta: Perintah Ekspor Gas Keluar dari Kantor ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad-interim Hatta Rajasa menegaskan, rapat kerja yang memutuskan adanya kiriman gas tambahan sebanyak 100 juta kaki kubik standar panas ke Singapura tidak diputuskan di kantor menteri perekonomian. Keputusan itu ditetapkan dalam sebuah rapat yang digelar di Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Ini hanya masalah salah baca (lembaran surat)," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (21/9/2011) saat jeda Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tentang keputusan Subsidi Listrik 2012.

Menurut Hatta, rapat koordinasi yang dia pimpin pada Maret 2011, justru menerima laporan dari Menteri Perindustrian MS Hidayat tentang kondisi sektor industri yang diperkirakan akan tutup dan memutuskan hubungan kerja para pekerjanya karena tidak mendapatkan pasokan gas dari PGN. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan agar industri harus mendapatkan pasokan gas alternatif selain dari PGN.

Namun, itu pun tidak berhasil karena tidak ada pasokan opsi gas selain dari PGN. Akhirnya, ditetapkan, PLN untuk sementara mengalah, sehingga pasokan gas untuk PLN untuk smeentara diarahkan untuk industri.

"Tidak betul rakor menko memutuskan alihkan pasokan ke Singapura. Rapat itu mengatakan, sebagai tindakan sementara harus segera dicarikan alternatif untuk mengisi kekurangan PLN. Dan itu diserahkan ke ESDM," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengadukan laporan dari PLN Muara Tawar yang kekurangan pasokan gas sehingga merugi Rp 6 triliun kepada Hatta Rajasa.

Ketika ditanyakan kepada PGN, rupanya ada gas sebanyak 100 mmbtu yang dialihkan ke Singapura, sehingga pasokan ke Muara Tawar berkurang. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan ekspor gas tambahan ke Singapura itu, PGN mengaku hanya mengikuti keputusan pemerintah.

Hatta mengatakan, dirinya malah mendorong agar komitmen-komitmen pasokan gas lama dihentikan demi menyelamatkan industri dalam negeri. Rapat koordinasi juga menyimpulkan ada pasokan gas yang terlalu besar ke Singapura sehingga harus dihentikan.

Penghentian ini ditindaklajuti dengan pembentukan Tim Hukum yang dipimpin Menteri ESDM. Tim ini sekaligus bertugas menegosiasi kontrak pengiriman gas ke Singapura yang sudah berjalan.

"Industri dalam negeri harus menjadi prioritas karena kalau tidak, mereka akan tuturp dan menghentikan pekerjanya," ujar Hatta.