IWAPI : PKBL Selama Ini Kurang Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Rina Fahmi Idris mengungkapkan, sosialisasi dan implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Badan Usaha Milik Negara selama ini kurang transparan. Ia pun berharap, hal ini bisa diperhatikan baik oleh Menteri BUMN yang saat ini, ataupun kepada menteri pengganti nantinya, jika perubahan susunan kabinet (reshuffle) benar terjadi.

Rani menjelaskan, Kementerian BUMN ini membawahi sejumlah BUMN yang merupakan penyelenggara PKBL. Dan, PKBL ini merupakan program yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

"Ini yang mungkin nantinya porsi dari PKBL yang untuk UKM itu lebih diperhatikan supaya lebih transparan. Karena selama ini pihak yang mendapat PKBL ini adalah yang sudah-sudah ya ini adalah pihak-pihak yang memiliki kedekatan khusus dengan pejabat yang berada di institusi tersebut," ujar Rani di Jakarta, Kamis (22/9/2011).

Menurut dia, seyogyanya sosialisasi dan implementasi diumumkan secara transparan kepada daerah-daerah atau masyarakat yang terdekat dengan suatu BUMN. Hal ini mengingat PKBL memang ditujukan untuk UKM yang terdekat dengan domisili BUMN.

Rani pun mengemukakan, anggota IWAPI juga pernah mengalami hal ini. Padahal, apabila UKM yang sudah mendapatkan sekali atau dua kali, maka PKBL tidak bisa diberikan lagi.

Hal tersebutlah yang menjadi perhatian dari IWAPI untuk menteri terkait. Namun, Rani sepertinya lebih mendukung jika Menteri BUMN Mustafa Abubakar tetap berada di kementerian tersebut. Ia menilai bahwa kinerja Mustafa baik dalam memimpin Kementerian BUMN.

"Tapi kalau mendengar, membaca salah satu alasan katanya karena ada yang sakit. Nah yang sakit ini kita juga tahu, sudah tahu siapa, tapi kalau kami mendoakannya yang sakit ini seyogyanya bisa cepat pulih, dan bisa menduduki jabatannya semula," jelas Rani.

"Tetapi kalau harus direshuffle, seyogyanya harus transparan pada masa sosialisasi dan implementasi (PKBL)," tambah dia.