Renegosiasi Kontrak Harus Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menetapkan target pencapaian renegosiasi secara menyeluruh dan terkoordinasi. Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak dengan tetap menjaga kedaulatan negara.

Demikian benang merah diskusi bertema "Menakar Prospek Renegosiasi Pertambangan", Kamis (29/9/2011), di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya, menjelaskan, sejauh ini pengelolaan pertambangan tidak optimal, sehinga belum secara efektif berkontribusi bagi pendapatan negara.

Potensi sumber daya pertambangan belum mampu menciptakan kesejahteraan rakya. Selain itu pengelolaan sumber daya alam masih didominasi asing.

"Ketidakadilan kontrak di sektor pertambangan, terjadi karena menggunakan model dengan basis kontrak karya berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967," kata Chandra.

Selain itu, komitmen pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pertambangan dinilai masih rendah. Pemerintah menyia-nyiakan sejumlah kesempatan untuk menguasai saham perusahaan tambang strategis yang didivestasi, misalnya Freeport dan Newmont Nusa Tenggara.

Atas dasar itu, perlu ada renegosiasi kontrak karya pertambangan yang dinilai tidak adil. "Berdasarkan inventarisasi pasal-pasal yang tercantum dalam KK dan PKP2B, serta pasal-pasal pada UU Nomor 4 Tahun 2009 terdapat 16 pasal kontrak yang harus disesuaikan," ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, dalam paparannya yang dibacakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Kementerian ESDM, Bambang Gatot, proses renegosiasi kontrak terus berlanjut.

Ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah guna mendorong perusahaan mencapai hasil renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

"Hasil renegosiasi itu diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Bambang Gatot.