Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah semestinya memprioritaskan proses Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarga.

Ratifikasi dapat menjadi landasan dasar yang memperkuat pemerintah menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

Demikian benang merah diskusi bertajuk Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (5/10/2011). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengampanyekan standar kerja layak dan perlindungan bagi pekerja.

Hadir dalam diskusi, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Mathias Tambing, Anggota Komisi IX DPR dari FPPP, Okky Asokawati, dan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ansor.  

"Ratifikasi Konvensi PBB sangat penting, apalagi sekarang sudah ada naskah akademis dan izin prakarsa dari Presiden. Semoga perjalanan panjang pekerja migran Indonesia tidak menemui jalan buntu," ujar Anis.

Indonesia menempatkan sedikitnya enam juta TKI di luar negeri, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia . TKI mengirimkan devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2010 yang mampu menggerakkan sektor riil di pedesaan.

Anis mengatakan, masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapi dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI, yakni rekrutmen yang terjadi di dalam negeri, justru tak tersentuh.

Hal ini membuat masalah TKI tak pernah usai. Bahkan, jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI.

Persoalan bertambah berat, saat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik. Menurut Anis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Luar Negeri seperti tidak saling mendukung.  

"Ada ketidaksinkronan antarinstansi dalam perlindungan TKI. Kita berharap, Presiden memimpin langsung reformasi perlindungan TKI," ujar Anis.