Pertamina Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Pertamina (Persero) memperkirakan, realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 yang sebesar 40,49 juta kilo liter.

Untuk itu, perseroan itu mulai memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah daerah. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun, saat dihubungi, Kamis (6/10/2011), di Jakarta.

Sebelumnya, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR menyepakati penetapan asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Perubahan 2011 adalah 40,49 juta kiloliter (kl). Rinciannya, premium 24,54 juta kl, minyak tanah 1,8 juta kl, dan solar 14,15 juta kl.

Ada penambahan kuota 1,9 juta kl dari kuota BBM bersubsidi pada APBN 2011, yakni 38,59 juta kl. Menurut Harun, dengan asumsi volume BBM bersubsidi itu, maka perseroan itu berharap pemerintah segera menerapkan pengaturan bahan bakar bersubsidi.

"Kami menginginkan konsekuensinya adalah, ada pengaturan dari permintaan BBM bersubsidi. Itu yang harus dilakukan dan ditepati," ujarnya. Selama ini, dalam penyaluran BBM bersubsidi, Pertamina melaksanakannya berdasarkan kuota BBM tahunan kemudian dibagi berdasarkan realisasi harian. Hal ini disesuaikan antara permintaan BBM bersubsidi dengan kuota yang diatur. "Kami sudah mempunyai kuotanya dari angka harian. Sekarang kami tinggal mengatur," kata dia.

Selama Bulan Puasa dan libur lebaran, lanjut Harun, perseroan itu melonggarkan pasokan BBM bersubsidi. Hal ini mengingat peningkatan kebutuhan BBM bersubsidi di kalangan masyarakat baik untuk industri maupun untuk mudik lebaran.

"Setelah Bulan Puasa dan lebaran, kami mulai memperketat distribusi BBM bersubsidi agar tidak melebihi kuota," kata dia. Ia mengambil contoh, untuk daerah setempat, kalau permintaan agak turun, dikontrol, kalau permintaan naik maka akan direm pasokannya.

Jika sebuah SPBU kehabisan BBM bersubsidi pada pukul dua siang, maka Pertamina baru akan memasok kembali bahan bakar bersubsidi itu keesokan harinya. Harun menjelaskan, pihaknya menginginkan mematuhi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan ada asumsi kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2011, maka konsekuensinya adalah ada pengaturan dari permintaan bahan bakar bersubsidi. "Itu yang harus dilakukan dan ditepati. Kalau tidak, maka bisa terus melebihi kuota, dan itu membuat APBN menjadi tidak sehat," kata dia.