Pemerintah Diminta Perbaiki Krisis Politik Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Ma'mur Hasanuddin, meminta pemerintah mengatasi krisis politik pangan.

"Pemerintah negeri ini dholim jika ada rakyatnya yang kelaparan, bahkan sampai meninggal karenanya," ujar Ma'mur di Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Menurut Ma'mur, hari pangan sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober mendatang, bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki krisis politik pangan dalam negeri.

Ma'mur melihat sepanjang tahun 2011, tantangan negara ini, secara dominan telah diwarnai dengan problematika pangan dan energi. Dan itu menjadi kenyataan, bahkan beberapa kalangan memprediksi, keadaan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2012.

Krisis politik pangan yang di maksud Ma'mur adalah, dimarginalkannya pelaku penyedia pangan yang hingga saat ini selalu sengsara akibat kebijakan pemerintah yang membuat mereka selalu terpuruk pada kemiskinan. "Mereka adalah petani dan nelayan," ujar Ma'mur.

Politik pangan nasional sekarang ini, masih sangat tertinggal dibanding politik ekonomi lainnya seperti infrastruktur, industri dan perbankan. Pendidikan dan kemampuan menjadi besar pada petani dan nelayan bukan menjadi prioritas.

Bahkan seolah-olah kemiskinan dan terbelakangnya pendidikan pada petani di pelihara untuk kepentingan politik praktis pada dukungan partisan untuk meraih kekuasaan. "Karena jika petani dan nelayan miskin, lebih mudah di atur dan dikendalikan," ujar Ma'mur.