Tidak Semua Kabupaten/Kota Ada Pengawas Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan Kemenakertrans Mudji Handaya, menyebutkan tidak semua kabupaten/kota mempunyai perusahaan yang berdiri di wilayahnya. Oleh sebab itu, di daerah tersebut tidak ada pengawas ketenagakerjaan.

Pada akhir 2010, ada sebanyak 1.468 pengawas ketenagaakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jika dengan 124 pengawas di tingkat nasional maka jumlah pengawas keseluruhan menjadi 1.592 pengawas. Semua provinsi memiliki pengawas, namun hanya ada 201 dari 349 pengawas di tingkat kabupaten/kota.

"Tidak efektif kalau mengejar itu, seperti contoh kabupaten/kota yang tidak mempunyai perusahaan, tidak ada kegiatan industri. Contoh saja salah satu (kabupaten) di pulau Samosir (Sumatera Utara). Itu (kabupaten/kota) yang enggak ada perusahaan, apa perlu pengawasan?," ujar Mudji kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis ( 20/10/2011 ), mengenai apakah Kemenarkertrans akan memfasilitasi semua kabupaten/kota dengan pengawas ketenagakerjaan.

Tetapi, lanjut dia, Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 memberikan mandat kepada gubernur untuk mengambil langkah-langkah apabila di suatu tempat tidak dilaksanakan fungsi pengawasan.

"Jadi, untuk menambah efektivitas pengawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan menambah jumlah (pengawas). Tetapi sistem mekanisme harus (ada)," ujar dia.