MTI: Perkeretapian Indonesia Menuju Kehancuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai kondisi perkeretapian lndonesia perlahan menuju kehancuran. Salah satunya ditandai dengan dana pemeliharaan prasarana (Infrastructure, Maintenance and Operation atau IMO) kereta api yang tidak dianggarkan.

"PSO (Public Service Obligation) kereta ekonomi (pun) dikurangi padahal pengguna meningkat," ungkap Djoko kepada Kompas.com via pesan teks, Senin ( 24/10/2011 ).

Kereta api juga tidak mendapat BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Bahkan, terang dia, angkutan barang kena PPn (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen.

Buruknya lagi, saat ini terdapat 348 unit kereta ekonomi dengan 47 persen dari jumlah tersebut tak layak operasi. Alias, usianya sudah di atas 30 tahun sehingga rawan keselamatan.

Sementara itu, Djoko menyebutkan, kondisi moda jalan raya, kecuali angkutan umum yang kian terpuruk, makin berjaya. Ini ditandai dengan tersedianya dana pemeliharaan jalan, mendapat BBM bersubsidi, tak ada PPn untuk angkutan barang. "(Jadi sebanyak) 89 persen BBM subsidi dinikmati transportasi darat. Sisanya, untuk transportasi air sebanyak 1 persen, rumah tangga 6 persen, usaha kecil 1 persen, perikanan 3 persen. Di mana dari jumlah itu 93 persen (dimanfaatkan) oleh kendaraan pribadi, yang terdiri dari sepeda motor 40 persen dan mobil pribadi sebesar 53 persen," sebut Djoko.

Jadi, ia menilai Kemenkeu dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dapat diharapkan memulihkan transportasi massal, seperti mengalihkan BBM bersubsi kendaraan. "Sangat diperlukan political will dan komitmen dari Presiden atau Wakil Presiden," harap dia.