Pupus, Harapan Pembelian 7 Persen Saham Newmont

JAKARTA, KOMPAS.com — Niat pemerintah membeli sisa 7 persen saham divestasi Newmont akhirnya pupus sudah.

Keputusan rapat internal Komisi XI DPR, Rabu (26/10/2011) pagi tadi, mempertegas larangan untuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggunakan dana kelolaannya dalam membeli saham tersebut.

"Keputusan rapat internal Komisi XI DPR yang dilakukan pagi hari ini mengenai hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) soal Newmont. Komisi XI memutuskan berkirim surat kepada Presiden, melalui pimpinan DPR dengan tembusan ke Komisi VII DPR," ujar pemimpin rapat sekaligus Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

Isi surat itu nanti, pertama, meminta Presiden mematuhi hasil audit BPK tentang pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah. BPK memutuskan bahwa pembelian itu seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari DPR.

"Bila tidak meminta persetujuan DPR, penggunaan dana APBN oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tutur Harry.

Kedua, surat juga akan berisi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menggunakan dana APBN untuk membeli saham PT NNT dianggap telah menyimpang dari tujuan berdirinya PIP. PIP didirikan untuk membantu pembiayaan infrastrukutr pembangunan.

Ketiga, Komisi XI meminta agar pemerintah wajib mematuhi peraturan perundangan dalam setiap kebijakannya.