Indonesia Bakal Kalahkan Saudi Arabia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia diperkirakan akan melampaui Arab Saudi, dalam hal pencapaian indeks negara penyelenggaran pembiayaan syariah global. Saat ini, Indonesia masih berada di posisi keempat dibawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dalam indeks itu.

"Namun penyelenggara indeks tersebut mengatakan, nilai Indonesia dan Saudi Arabia itu berselisih tipis. Indonesia 26, sedangkan Saudi Arabia 29. Kalau ada perbaikan sedikit saja, maka pengelolaan industri keuangan syariah Indonesia akan masuk ke posisi ketiga terbaik dunia. Saat ini saja, Bahrain dan Inggris sudah kita dikalahkan" ujar Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E Siregar, di Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Menurut Mulya, indeksasi industri keuangan syariah itu dilakukan di London, Inggris, setiap tahunnya.

Posisi keempat untuk di Indonesia diberikan setelah mempertimbangkan beberapa indikator. Pertama, kerangka kerja industri keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN), dan di masing-masing perusahaan sudah memiliki dewan pengawas syariah.

"Di negara lain, bahkan di Timur Tengah tidak mengenal DSN di setiap banknya. Ini menyebabkan pengaturan yang sama di tingkat nasional. Sementara di negara lain hanya ada dewan pengawas syariah," katanya.

Selain itu Indonesia memiliki jumlah bank syariah cukup besar, terdiri atas11 bank umum syariah, 153 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), dan unit usaha syariah di bank konvensional. Indonesia juga punya pengaturan industri keuangan syariah yang sudah mengikuti standar internasional.

"Selain itu, jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar (208 juta dari 237 juta penduduk Indonesia merupakan Muslim)," kata Mulya.

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawadi, mengungkapkan pula, tidak ada yang bisa menghalangi perkembangan produk pembiayaan syariah, sebab sifatnya yang menghilangkan segala distorsi dan hambatan. Sifat utama pembiayaan syariah adalah kemudahan.

"Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi petani untuk mendapatkan pupuk misalnya. Selama ini, petani mendapatkan uang untuk membeli pupuk. Akibatnya, setelah mendapatkan uang, petani itu masih harus pergi ke kota untuk membeli pupuk, sehingga muncul biaya transportasi. Seharusnya, dengan pembiayaan syariah, petani langsung mendapatkan pupuk langsung," ujarnya.