Daerah Diminta Intensifkan Pengawasan Peredaran Barang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menghimbau pemerintah daerah untuk mengintensifkan pengawasan peredaran barang. Sejauh ini peran daerah masih sangat minim, sementara peredaran barang tak layak edar makin banyak. Hal itu membuat kepentingan kon sumen tidak terlidungi.

Hal itu disampaikan Bayu di Jakarta, Senin (12/12/2011). Kalau hanya mengandalkan Kementerian Perdagangan maka jangkauanya akan sangat terbatas. "Tahun ini hanya tujuh daerah yang kami pantau.Itu pun tidak bisa menyeluruh. Karenanya pemerintah daerah harus berperan banyak," ujarnya.

Tahun ini Kementerian Perdagangan menyita 102 jenis produk yang tidak layak edar. Beberapa alasan ketidaklayakannya adalah tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI), tidak mencatumkan manual bahasa Indonesia, dan tidak memiliki izin edar.