DPR Keluhkan Bandara Lombok

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi V DPR mengeluhkan kondisi Bandara Internasional Lombok, yang baru saja diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua bulan lalu. Komisi V pun menyerukan pembenahan bandara tersebut.

"Kalau hujan, lobi bandara tersebut terendam air. Pedagang kaki lima bahkan menggelar jualan di emperan lobi. Bandara ini tidak layak disebut bandara internasional," kata anggota DPR Komisi V, Saleh Husin, Rabu (4/1/2012) di Jakarta. Dia mengungkapkan hasil kunjungan kerja Komisi V ke bandara tersebut.

Saleh menyayangkan, bandara yang dibangun dengan dana mahal ternyata disia-siakan. Sebagian besar dana pembangunan bandara tersebut dipenuhi oleh PT Angkasa Pura I yang berkontribusi Rp 795,8 miliar. Pemerintah Provinsi NTB ikut membiayai Rp 110 miliar, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 40 miliar.

Bandara Internasional Lombok dibangun lima tahun untuk menggantikan Bandara Selaparang. Bandara Internasional Lombok berkapasitas 3 juta penumpang per tahun dan apron berkapasitas 11 pesawat. Bandara Selaparang berkapasitas 800.000 penumpang per tahun serta memiliki dimensi landasan pacu 2.100 meter x 40 meter.

Mulai beroperasi 1 Oktober 2011, bandara ini memiliki dimensi landasan pacu 2.750 meter x 45 meter. Presiden telah menyetujui permintaan Gubernur NTB agar panjang landasan pacu ditambah menjadi 3.000 meter. Dengan demikian, nantinya Bandara Internasional Lombok dapat didarati pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 747-400.