DPR Minta Pemerintah Tak Hilangkan Subsidi BBM

SOLO, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meminta kebijakan pemerintah terkait bahan bakar minyak bersubsidi jangan sampai menjadi prakondisi peniadaan subsidi BBM bagi rakyat.

"Baik berupa konversi BBM ke gas maupun pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, semua harus dilihat dari aspek sejauh mana bisa lebih menyejahterakan rakyat," katanya di Solo, Rabu (11/1/2012).

Aria Bima menyatakan khawatir kebijakan konversi BBM ke gas dan pembatasan BBM bersubsidi sekarang ini hanya menjadi prakondisi untuk meniadakan subsidi BBM sama sekali. Upaya meniadakan subsidi BBM selama ini, lanjutnya, acap didasari pola pikir neolib belaka, yakni keinginan untuk menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar sepenuhnya agar terbuka akses yang kompetitif bagi investor asing.

Seperti diketahui, jaringan SPBU milik asing seperti Shell (Inggris) dan Petronas (Malaysia) telah masuk Indonesia, tetapi mereka tidak bisa berkembang lantaran kalah bersaing dengan SPBU yang menjual BBM bersubsidi dari Pertamina.

Ia mengatakan, jika upaya meniadakan subsidi BBM kembali terjadi, kata dia, pemerintah tidak lebih dari sekadar melayani kepentingan investor asing, sekaligus mengabaikan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Pemerintah juga menghadap-hadapkan rakyat secara langsung dengan kekuatan modal transnasional. "Perlu diingat, mobil-mobil pribadi di negeri kita banyak yang berfungsi sebagai alat produksi bagi pemiliknya. Misalnya mobil berpelat hitam yang digunakan sarana angkutan pedagang keliling dan pedagang pasar tradisional, maupun dipakai sebagai sarana angkutan panen petani di desa-desa,"  katanya.

Aria Bima menilai, pembatasan BBM bersubsidi idealnya hanya menyasar mobil pribadi dengan kapasitas mesin (cc) besar, bukan untuk seluruh mobil yang berpelat hitam. Guna menyiasati beban berat yang harus ditanggung APBN akibat membengkaknya subsidi BBM, masih banyak hal yang bisa ditempuh pemerintah. Salah satunya dengan melakukan konversi BBM yang digunakan PLN ke gas dan batubara.

Menurut dia, selama ini politik anggaran keliru, yakni kurang memperhitungkan aspek kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Politik anggaran yang ada lebih memperhatikan aspek kalkulatif APBN belaka, dan melupakan efek berantai suatu kebijakan bagi rakyat kebanyakan. "Terkait kebijakan membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, misalnya, efek berantai terhadap menurunnya daya beli rakyat, yang berakibat pemiskinan kurang diperhatikan," katanya.