Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pertimbangkan Opsi Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 18/01/2012, 17:18 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah mempertimbangkan opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya, pemerintah menganggap konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) masih dianggap sulit. Kesulitan ini, antara lain, terkait infrastruktur.

"Kamis depan saya bertemu lagi dengan Komisi VII," kata Jero kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Jero mengatakan, pemerintah menyadari bahwa UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN menyatakan bahwa pemerintah tak dapat menaikkan harga BBM. Maka itu, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk membicarakan hal ini.

Tak hanya itu, pemerintah juga tetap mempertimbangkan dua opsi lainnya, yakni kebijakan konversi BBM ke gas tetap berjalan, dan kebijakan pemberian subsidi terhadap kendaraan umum dan taksi, sementara pengendara pribadi diarahkan untuk menggunakan Pertamax.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, pemerintah belum siap terkait kebijakan konversi BBM ke gas. Ketidaksiapan itu terutama dari sisi infrastrukturnya.

"Belum siap. Persiapannya belum maju. Jadi, infrastrukturnya dulu dibuat, baru konversinya. Jangan dibalik. Jangan ngomong terus konversi tanpa persiapan jelas infrastrukturnya. Oke, Jakarta dulu no problem. Tapi, ini bagaimana kalau Anda punya mobil disuruh konversi, lalu dibawa ke Bandung?" ujar Kalla di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (17/1/12).

Menurut Jusuf Kalla, konversi premium ke bahan bakar gas (BBG) jauh lebih rumit dibandingkan dengan konversi minyak tanah ke elpiji.

"Konversi premium ke BBG itu beda dengan minyak tanah ke elpiji. Kalau (pemakai) minyak tanah, tidak bergerak. Ia di rumah tangga. Tapi, kalau mobil, jaringan harus luas karena mobil itu bergerak. Kalau hanya ada fasilitas BBG di Jakarta, bagaimana kalau bawa mobil itu ke Bandung atau ke Bogor? Jadi, persiapannya harus matang betul," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyarankan pemerintah sementara mengonversi bahan bakar minyak (BBM) secara terbatas dulu, yakni pada kendaraan umum. "Tapi itu kan tidak mudah. Karena itu, saya sarankan, yang pertama adalah angkutan umum dulu, bus kota, angkot. Itu dulu karena dia hanya berputar-putar di situ saja," kata Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

    Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

    Whats New
    Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

    Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

    Whats New
    Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

    Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

    Spend Smart
    PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

    PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

    Whats New
    Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

    Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

    Whats New
    Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

    Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

    Whats New
    Transformasi Digital, BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

    Transformasi Digital, BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

    Whats New
    Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

    Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

    Whats New
    SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

    SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

    Whats New
    Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

    Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

    Whats New
    Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

    Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

    Whats New
    Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

    Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

    Whats New
    Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

    Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

    Whats New
    BUAH Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

    BUAH Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

    Whats New
    Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel Naik Jadi Rp 12.453 Per Liter

    Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel Naik Jadi Rp 12.453 Per Liter

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com