Pengendalian BBM Bersubsidi Dengan IT Belum Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi belum menentukan opsi alat kendali distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dipakai dalam pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng, menyampaikan hal itu, Rabu (18/1/2012), dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta.

Saat ini baru opsi non-teknologi informasi yang siap untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jika pembatasan BBM bersubsidi diterapkan.

"Pemilihan opsi non IT melalui penataan ulang layout SPBU sebagai tahap awal pelaksanaan pengendalian 1 April 2012," kata dia.

Implementasi pelaksanaan sistem pengendalian secara non IT sesuai dengan kebijakan pemerintah akan disiapkan pada Januari-Maret 2012.

Sementara pemilihan opsi sistem pengendalian konsumsi premium dengan sistem IT (RFID, kartu kendali, single product multi pricing atau teknologi pelarut penanda).

Perencanaan dan penunjukan pelaksana sistem pengendalian konsumsi premium menggunakan sistem IT baru akan dilaksanakan pada Maret-Juni 2012. Sedangkan pembangunan sistem pengendalian menggunakan sistem IT direncanakan Juli-Desember 2012.

Dengan demikian, menurut anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim, maka pengendalian BBM bersubsidi saat pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April 2012 kemungkinan akan memakai alat kendali manual.

Jika memakai sistem pengawasan manual, maka penjatahan konsumsi BBM bersubsidi bagi angkutan umum akan sulit dilakukan.