Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Hijau untuk Pertukaran Saham Farmasi

Kompas.com - 31/01/2012, 14:30 WIB
Orin Basuki

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komite Privatisasi menyetujui pertukaran saham dua badan usaha milik negara yang bergerak di bidang farmasi, yakni Kimia Farma dan Bio Farma. Pertukaran saham tersebut diharapkan akan membuka jalan bagi Kimia Farma untuk melepas saham baru (right issue) dengan hasil yang lebih maksimal.

”Atas rekomendasi kami (Komite Privatisasi), mereka (Kimia Farma dan Bio Farma) akan melakukan stock swap (pertukaran saham). Setelah itu baru dilakukan right issue. Intinya kami setuju ada right issue setelah ada proses swap,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Privatisasi Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (31/1/2012), seusai memimpin rapat koordinasi Komite Privatisasi.

Hadir dalam kesempatan itu anggota Komite Privatisasi,  Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut Hatta, hasil dari pertukaran saham tersebut diharapkan akan menyebabkan kedua BUMN farmasi itu lebih solid karena keduanya tidak akan saling bersaing lagi. Pada ujungnya nanti, kepemilikan pemerintah di kedua BUMN tetap akan ada di atas 60 persen atau mayoritas.

”Yang dipertukarkan adalah saham milik negara. Kami persilakan Menteri BUMN untuk mengaturnya. Ini bukan IPO bukan right issue. Ini nanti akan ada perhitungannya," ujar Hatta.

Sebelumnya, Kompas.com (25/10/2011) melaporkan, pemerintah tengah mempersiapkan pengelompokan ulang kelompok BUMN farmasi. Pengelompokan (regrouping) awal dilakukan atas PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF ). Mekanisme regrouping ini dimulai dari Kimia Farma yang akan melakukan rights issue sebesar 30 persen dengan target perolehan dana Rp 900 miliar.

Kompas.com juga melaporkan, sebelum regrouping, pemerintah menguasai 5 miliar lembar saham Kimia Farma (90,03 persen) serta 2,499 miliar saham Indofarma (80,64 persen). Kemudian dilakukan tukar saham Indofarma sebanyak 775,634 juta lembar sehingga setelah regrouping kepemilikan pemerintah mencapai 5,775 miliar (88,64 persen).

Saat ini publik masih menguasai 9,97 persen setara dengan 554 juta lembar saham Kimia Farma dan 600 juta saham atau 19,36 persen Biofarma. Diharapkan setelah regrouping jumlah saham publik mencapai 740,206 juta lembar (11,36 persen) dari hasil tukar saham INAF sebanyak 186,206 juta lembar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com