Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lampu Hijau untuk Pertukaran Saham Farmasi

Kompas.com - 31/01/2012, 14:30 WIB
Orin Basuki

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komite Privatisasi menyetujui pertukaran saham dua badan usaha milik negara yang bergerak di bidang farmasi, yakni Kimia Farma dan Bio Farma. Pertukaran saham tersebut diharapkan akan membuka jalan bagi Kimia Farma untuk melepas saham baru (right issue) dengan hasil yang lebih maksimal.

”Atas rekomendasi kami (Komite Privatisasi), mereka (Kimia Farma dan Bio Farma) akan melakukan stock swap (pertukaran saham). Setelah itu baru dilakukan right issue. Intinya kami setuju ada right issue setelah ada proses swap,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Privatisasi Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (31/1/2012), seusai memimpin rapat koordinasi Komite Privatisasi.

Hadir dalam kesempatan itu anggota Komite Privatisasi,  Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut Hatta, hasil dari pertukaran saham tersebut diharapkan akan menyebabkan kedua BUMN farmasi itu lebih solid karena keduanya tidak akan saling bersaing lagi. Pada ujungnya nanti, kepemilikan pemerintah di kedua BUMN tetap akan ada di atas 60 persen atau mayoritas.

”Yang dipertukarkan adalah saham milik negara. Kami persilakan Menteri BUMN untuk mengaturnya. Ini bukan IPO bukan right issue. Ini nanti akan ada perhitungannya," ujar Hatta.

Sebelumnya, Kompas.com (25/10/2011) melaporkan, pemerintah tengah mempersiapkan pengelompokan ulang kelompok BUMN farmasi. Pengelompokan (regrouping) awal dilakukan atas PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF ). Mekanisme regrouping ini dimulai dari Kimia Farma yang akan melakukan rights issue sebesar 30 persen dengan target perolehan dana Rp 900 miliar.

Kompas.com juga melaporkan, sebelum regrouping, pemerintah menguasai 5 miliar lembar saham Kimia Farma (90,03 persen) serta 2,499 miliar saham Indofarma (80,64 persen). Kemudian dilakukan tukar saham Indofarma sebanyak 775,634 juta lembar sehingga setelah regrouping kepemilikan pemerintah mencapai 5,775 miliar (88,64 persen).

Saat ini publik masih menguasai 9,97 persen setara dengan 554 juta lembar saham Kimia Farma dan 600 juta saham atau 19,36 persen Biofarma. Diharapkan setelah regrouping jumlah saham publik mencapai 740,206 juta lembar (11,36 persen) dari hasil tukar saham INAF sebanyak 186,206 juta lembar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com