Pemerintah Persiapkan Kajian Opsi Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mempersiapkan kajian beberapa opsi pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi. Hasil kajian itu ditargetkan tuntas akhir Februari nanti.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo, Selasa (31/1/2012), di dalam konferensi jarak jauh dengan para pemangku kepentingan sejumlah kota tentang penerapan gas kota.

Menurut Evita, pemerintah mendapat tugas dari Komisi VII DPR untuk melakukan kajian apakah pengaturan dilakukan dengan pengendalian pembatasan volume atau konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

Pihaknya juga ditugasi membuat kajian lebih mendalam dari konversi BBM ke gas atau apakah ada opsi lain. ”Salah satu opsi adalah coba dikaji mengurangi subsidi premium. Masukan yang diterima adalah kenaikan harga Rp 500 sampai Rp 1.500 per liter,” kata dia.

”Pemerintah pada dasarnya tidak condong ke mana-mana, kerja berdasarkan undang-undang, belum berani menggunakan apa karena belum ada kajiannya,” kata dia.

”Tadi malam, setelah rapat dari DPR, kami sedang mempersiapkan TOR kajian itu sendiri, kami tidak mempunyai preferensi. Kami harus bekerja berdasarkan hasil kajian yang nyata dan data,” ujarnya.

Rencananya kajian mengenai beberapa opsi pengendalian BBM bersubsidi akan dilakukan lembaga independen, misalnya, konsorsium perguruan tinggi. ”Saya belum bisa sebutkan karena harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM,” kata dia.

Hasil kajian dari konsorsium perguruan tinggi yang dipimpin Anggito Abimanyu beberapa waktu lalu akan menjadi salah satu masukan karena dalam kajian itu belum ada opsi pengalihan BBM ke bahan bakar gas.