Perizinan Tak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com — Prosedur perizinan dalam kegiatan bisnis, termasuk biaya administrasi di berbagai daerah di Indonesia, umumnya belum transparan. Dalam iklim investasi, hal ini sangat mengganggu investor.

”Transparansi penting. Ada dua kelompok negara dalam hal perizinan kegiatan bisnis yang transparan dan tidak transaparan. Di negara yang tidak transparan, pengusaha butuh bertemu dengan aparat negara dan minta penjelasan tentang prosedur, sementara yang transparan cukup mengunduh dari situs resmi pemerintah di mana semua tahap dan biaya bisa dilihat,” kata Direktur Departemen Analisa dan Indikator Global Kelompok Bank Dunia Augusto Lopez Claros saat peluncuran laporan nasional tentang survei iklim usaha di 20 kota di Indonesia, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Survei itu sendiri diselenggarakan International Finance Cooperation dan Bank Dunia. Indikatornya mencakup tiga hal, yaitu mendirikan usaha, mendirikan bangunan, dan pendaftaran properti.

Indonesia dalam hal ini masih termasuk negara yang belum transparan sepenuhnya. Biasanya, di negara yang tidak transparan, biaya kegiatan bisnis yang dikeluarkan pengusaha besarnya tiga kali lipat lebih mahal dari negara yang tranpsaran.

”Dan negara yang kurang tranpsaran itu indeks korupsinya biasanya buruk,” kata Augusto.